Tugas Penyimpan dan Pengurus Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas Penyimpan Barang:
a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

Tugas Pengurus Barang:
a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

About these ads

215 comments on “Tugas Penyimpan dan Pengurus Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

  1. boleh nanyak g kk….
    kl setiap pembelian barang…
    itu pengurus barang langsung yang beli atau bendahara….
    thnk’s…..

  2. Sesuai dengan Permendagri No, 17 Tahun 2007 Pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. Sedangkan pada pasal 16 ayat 1, dikatakan bahwa hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang. Sehingga dapat diartikan bahwa pengurus barang hanya menerima barang yang telah dibelanjakan oleh bendahara (untuk pengadaan barang tanpa melalui panitia pengadaan), namun alangkah baiknya apabila antara bendahara pengeluaran dan pengurus barang/penyimpan barang dapat saling berkoordinasi dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa panitia pengadaan (tanpa pelelangan) …..

  3. sy mau nanya, sy di salah satu SKPD Provinsi, kalo barang yg berasal dari APBN pencatatannya termasuk tugas pengurus barang atau tidak ? terus kalo ternyata barang yg berasal dari APBN tidak dicatat apa sanksinya ?

  4. kalau barang2 yg bersumber pada APBN dan sudah dihibahkan kepada Provinsi, wajib dicatat dalam aset provinsi, dan jika belum tidak perlu dimasukan dalam aset Provinsi, namun bukan berarti tidak dicatat sama sekali, pencatatannya terpisah dari aset milik provinsi, dan diberi keterangan aset Pusat. Untuk sanksi belum ada regulasi yg mengaturnya. Tapi jika bung okky punya referensi lainnya …. bisa berbagi di blog ini …. terima kasih dan salam kenal ….

  5. saya belum menemukan aturan mengenai syarat menjadi bendahara, hanya praktek di lapangan biasanya yang PNS. Tentunya menjadi seorang bendahara selain menguasai aturan tentang pengelolaan keuangan namun lebih daripada itu diperlukan kejujuran dan ketelitian. Bendahara barang seringkali dinomorduakan, namun alangkah baiknya bendahara barang juga bisa menggunakan komputer.

  6. mau nanya pendidikan yang ideal untuk pengurus dan penyimpan barang di skpd daerah itu apa ya,,

  7. soal pendidikan tidak ada ketentuan ….. yang penting mw belajar dan bisa menggunakan komputer ….. dan tertib dalam meng-administrasikan keluar masuknya barang ….

  8. Salam……. Sy kebetulan Pns baru yang diserahi tugas sebagai pengurus barang di SKPD tempat saya bertugas. Mudah2an Blog ini bisa menjadi tempat konsultasi dan sharing.
    Sukses dan sehat selalu buat Pak Vinsen.

    Yudhie YD. (KPAD Kab.Bantaeng Prov.Sul-Sel)

  9. terima kasih juga …. semoga kita bisa sharing pengalaman …..

  10. Salam juga mas, mohon bantuan dan konsultasinya ya, soalx sya jg pns baru yang serahi tugas sebagai pengurus barang di SKPD..

  11. terima kasih … semoga qt bisa saling sharing pengalaman soal pengelolaan BMD …..

  12. hy mas nanya ya, kalo karcis/salar pasar distibusi ke UPT Pasar Pengurus barang apa bagian pendapatan (PP/Permen nya ada nggak) Thank ya mas,,

  13. bang salam kenal, saya PNS baru yang di beri tanggung jawab sbg bendahara barang,,mohon infonya…kalo buat bendahara barang itu untuk menerima/ menyimpan/ memberi suatu barang yang merupakan aset dr satu SKPD itu apakah perlu dibuat semacam surat serah terima? sebagai bukti antara bendahara barang dan pengguna barang tersebut, maksih banyak sebelumnya

  14. salam kenal juga ….. dalam lampiran pedoman teknis pengelolaan barang daerah (Permendagri No. 17 Tahun 2007) disebutkan sebagai berikut :
    Pelaksanaan penerimaan barang tersebut anatara lain:
    1) dasar penerimaan barang ialah surat perintah kerja/surat perjanjian/kontrak pengadaan barang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    2) barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas menyatakan macam/jenis, banyak, harganya dan spesifikasi barang;
    3) barang diterima apabila hasil penelitian barang oleh panitia pemeriksa barang oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan isi dokumen tersebut pada angka 2) di atas;
    4) Pernyataan penerimaan barang dinyatakan sah apabila berita acara pemeriksaan barang telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, penyimpan/ pengurus barang dan penyedia barang/jasa;
    5) apabila berdasarkan penelitian ternyata ada kekurangan atau syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan membuat tanda penerimaan sementara barang yang dengan tegas membuat sebab-sebab daripada penerimaan sementara barang;
    6) apabila kekurangan dan syarat-syarat tersebut pada angka 5) sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pada angka 3), maka dapat dilaksanakan penerimaan barang sesuai ketentuan pada angka 4);
    7) apabila barang telah diterima akan tetapi belum sempat diperiksa, maka penerimaan barang dilaksanakan dengan membuat tanda penerimaan barang sementara, dengan diberi catatan barang belum diteliti oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah;

    dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran :
    a. format Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa (Lampiran 5);
    b. Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 6);
    c. Berita Acara Penerimaan Barang (Lampiran 7);
    d. Buku Penerimaan Barang (Lampiran 8);
    e. Buku Pengeluaran Barang (Lampiran 9);
    f. Buku Barang Inventaris (Lampiran 10);
    g. Buku Barang Pakai Habis (Lampiran 11);
    h. Kartu Barang (Lampiran 12);
    i. Kartu Persediaan Barang (Lampiran 13);
    j. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris (Lampiran 14);
    k. Laporan Semester tentang Penerimaan dan Pengeluaran Barang Pakai Habis (Lampiran 15);
    l. Bukti Pengambilan Barang dari Gudang (Lampiran 16); m. Berita Acara Serah Terima Gudang (Lampiran 17);
    m. Berita Acara Serah Terima Terdapat Selisih (Lampiran 18);
    n. Berita acara serah terima selisih (Lampiran 17)
    o. Surat Pernyataan Penggantian Penyimpan Barang Sementara (Lampiran 19);
    p. Berita Acara Pemeriksaan Barang Yang Berubah Keadaan (Lampiran20);
    q. Berita Acara Pemeriksaan Barang karena Bencana Alam, Dicuri,Kebakaran (Lampiran 21); dan
    r. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang (Lampiran 22).

  15. utk pendistribusian dilakukan oleh bagian pendapatan ….. sedangkan pengurus barang mencatat jumlah karcis yg didistribusikan (dilengkapi dengan berita acara penyerahan). Bagian pendapatan juga wajib melaporkan sisa karcis yg tersedia kepada pengurus barang.

  16. lam kenal..saia pengurus barang di SKPD, lam kenal mas…mas bs tlg ks link to uplod ttg lampiran22 dokumen penerimaan, penyimpanan dan penyaluran..

    saia udah cb nyri tp lom ktmu…mohon pencerahannya…

  17. Mas Vinsensius T. W. yth, saya ada pertanyaan : saya pengurus barang pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah, apakah barang-barang bantuan bancana yang berasal dari Pusat/APBN manjadi tugas saya dalam pengurusan/pencatatannya, sbb selama ini di urus langsung oleh Bidang Bantuan Kesejahteraan Sosial/BKS. Jika iya , bagaimana prosesnya dan menyikapi kalo ada temuan, karena selama ini tidak diserahkan pd pengurus barang dlm pengelolaannya, dan jg tdk pernah di informasikan dan diserahi tugas mengurus(administrasi) barang 2bencana tsb. Terima kasih ats jawabannya

  18. Hy salam kenal… aq br saja dtunjuk menjadi bendaharawan penyimpan barang, apa aja tugasku terus apa yg harus kupersiapkan agar2 aq betul2 bisa mengerti dgn tugas baruku ini, aq sangat butuh petunjuknya pak vinsen

  19. salam kenal juga ….. tugas seorang penyimpan barang menurut lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :
    Tugas Penyimpan Barang:
    a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
    b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
    c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
    d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
    e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
    f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.
    Untuk lebih memahami tugas seorang pengurus dan penyimpan barang dapat membaca Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ….

  20. salam kenal Mb’ Santi ….. sebelumnya sy menanyakan terlebih dahulu apa barang2 tersebut sudah ada surat hibah resmi dari pemerintah pusat apa belum. Kalau belum ada, sebagai pengurus barang tingkat SKPD hanya mencatat saja sebagai inventaris milik pemerintah pusat, sedangkan kalau sudah ada surat hibahnya tentu barang2 tersebut harus dicatat sebagai aset milik Pemda pada Dinas Sosial, namun jika ada temuan yang bersifat teknis tentu yang bertanggung jawab adalah bidang yang menangani langsung barang2 tersebut.
    Catatan tugas pengurus barang adalah sebagai berikut :
    a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
    b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
    c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
    d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

  21. Slam knal mas,sy mw tanya apakah boleh Cpns sebagai bendahara penyimpan barang???

  22. Salam kenal bang Vinsen, saya pengurus barang baru di salah satu SKPD pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur. Mungkin bang Vinsen punya tips terkait pengelolaan barang berupa persediaan? Misal tanaman, obat-obatan pertanian, dan induk ikan. Yang membuat saya lumayan kerepotan adalah ketika harus rekonsiliasi neraca persediaan barang, karena salah satu pimpinan unit kerja memerintahkan revisi laporan persediaan barang tahunan. Sedangkan Instansi Pengelola Keuangan Daerah sudah menetapkan laporan keuangan yang meliputi persediaan barang tersebut.

  23. salam kenal pak,,
    saya cpns yg baru ditunjuk menjadi pengurus barang,dan belum memiliki pengalaman,
    untuk tahap awal apa yang mesti saya buat?
    mohon masukannya,,terima kasih,

  24. salam kenal juga dan terima kasih sudah mw berbagi di blog ini…. untuk tahap awal harus membaca Permendagri No. 17 Tahun 2007 sebagai pedoman teknisnya …. kemudian bisa dikumpulkan semua KIB dan KIR yang ada pada instansi saudara …. jika dipandang perlu dilakukan pendataan ulang …. untuk tertib administrasi sebaiknya kebijakan pimpinan agar semua barang yang masuk dan keluar (termasuk barang pakai habis) harus mengetahui saudara ….

  25. salam kenal juga ….. untuk masalah persediaan memang sedikit merepotkan …. menurut teman2 yg biasa mengurus persediaan …. keterlambatan pelaporan persediaan ke PKAD karena kurang tertib administrasi dalam keluar masuknya barang …. sehingga pada akhir tahun ketika diminta laporan persediaan dari PKAD dan dari SKPD terlambat melaporkan biasanya PKAD langsung membuat laporan persediaan untuk kemudian diadakan rekon dgn laporan yang ada di SKPD …. jadi mumpung tahun anggaran 2012 baru 3 bulan berjalan …. segera dibenahi keluar masuknya barang2 persediaan ini …. sehingga bisa disusun dibuat pelaporannya tiap semester atau triwulan ….

  26. Salam kenal pak Vinsen…
    saya sudah 4 th menjabat sebagai bendahara barang di kantor saya, namun di tahun2 sebelumnya dlm SK saya tertera sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran, bukan sebagai Penyimpan Barang/Pengurus Barang, baru di tahun 2012 ini di dlm SK tertera sebagai Penyimpan Barang, sementara Pengurus Barang di jabat oleh Kasubag.Umum, yang saya tanyakan :
    1. Apakah Pengurus Barang itu memang harus di jabat oleh Kasubag.Umum atau dengan kata lain melekat ke dlm tupoksi nya..
    2. Dari segi tanggung jawab, manakah lebih besar tanggung jawab antara Penyimpan Barang dg Pengurus Barang..??
    3. Sebutan Bendahara barang itu di tujukan untuk siapa….?? Apakah utk Penyimpan Barang/ Pengurus Barang..??
    4.Ketentuan honorarium utk Penyimpan Barang/Pengurus Barang itu berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola SKPD atau berdasarkan Nilai Asset yang dikelola SKPD..

    Mohon masukannya Pak, Terima Kasih…

  27. Salam kenal juga ……terima kasih sudah mau berdiskusi soal Pengelolaan BMD……
    1. Tupoksi Kasubag. Umum di masing-masing daerah biasanya berbeda, bahkan antara SKPD yang satu dengan yang lain juga berbeda. Ada yang ditangani oleh bagian umum, namun ada juga yang ditangani oleh bagian keuangan di masing-masing SKPD. Untuk pengurus barang biasanya tidak langsung dijabat oleh Kasubag. Umum, kecuali ada keterbatasan SDM, maka diambil kebijakan Tupoksi Kasubag. Umum atau Kasubag. Keuangan juga sebagai pengurus barang.
    2/3. Tanggung jawabnya sama-sama besar dan saling mendukung, malah seringkali dijabat oleh 1 orang dan disebut bendahara barang.
    4. Kebijakan honorarium tergantung daerah masing-masing. Ada yg berdasarkan nilai aset yang dimiliki dan ada pula yang sama untuk semua SKPD. Namun memang sebaiknya dibedakan berdasarkan jumlah aset dan nilai aset yang dimiliki.

  28. ada di lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007 …… kalau di batang tubuh cuma secara global …..

  29. Salam Kenal mas….mo nanya nih, apakah Pengurus Barang SKPD boleh merangkap sebagai Tim Penerimaan Hasil Pekerjaan?
    ….Trima kasih

  30. selamat siang mas vincent,,ada beberapa pertanyaan yg mengganjal di pikiran saya.mengapa sebagian PNS menolak menjadi pengurus barang?apakah pengurus barang memiliki tanggung jawab dan resiko yang besar?klo bole tw apa saja resikonya?mohon masukanny,terima kasih

  31. Boleh saja, sehingga pengurus barang juga mengetahui pengadaan barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan, sehingga bisa dicatat sebagai aset SKPD

  32. salam kenal …. masing-masing pekerjaan tentu memiliki tanggung jawab dan resiko. Jika dilihat dari Permendagri No. 17 Tahun 2007, dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah, seorang pengurus barang lebih ke arah fungsi menatausahakan aset yang berada dalam instansinya dengan baik. Sedangkan untuk bagian siklus yang lain, tentu melibatkan pihak-pihak lain, termasuk dalam proses pengamanan. Peran serta dari pimpinan instansi sangat diperlukan, mengingat selama ini, para pengurus barang seringkali kurang diperhatikan oleh pimpinan instansi, termasuk barang-barang yang ada. Mungkin hal inilah yang menyebabkan sebagian PNS menolak menjadi pengurus barang. Sedangkan resiko dan tanggung jawab relatif kecil jika dibandingkan dengan bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.

  33. ak mau tny ni mas, sy kna kasus masalah pengurus barang sampai kejati,permasalahnya barang yang sya trima benar tapi dikrim 2x cm sy ragu krena merk sma cm sy trima stelah diperiksa oleh pemeriksa barang dan lagi wktu distribusi brg pemegang kebijakan ikut didalmnya walau alokasi distribusi udh ada cm didistribusikan tnpa sy ketahui,akhirnya wktu pemeriksaan kna sya d bag.admin dan fisik yang tdk tau kemana jmlahnya sbenrnya? mhon jka da solusi atau saran trims baget.

  34. salam kenal mas….
    saya mau tanya, apakah untuk lampiran aset pada laporan keuangan SKPD menjadi tanggung jawab dari pengurus barang?mohon penjelasannya mas….terima kasih

  35. salam kenal juga …… betul sekali ….. menjadi tanggung jawab pengurus barang ….

  36. maaf pa …. sy blm terlalu paham dengan permasalahan yg bpk hadapi ….. ada bukti serah terima barang dari panitia pengadaan ke bpk sbg pengurus barang???

  37. salan kenal mas.. nama saya beny…
    saya mau tanya mas.. saya kurang ngerti dengan Pengadaan barang dari skpd yang diserahkan kepada pihak ketiga (Pelaku Usaha).. apakah itu diserahkan oleh pengurus barang atau yang siapa?… kemudian apakah ada format baku untuk Berita Acara penyerahan barang tersebut dan apakah Berita acaranya berbunyi hibah atau pinjam pakai…
    kemudian setelah barang tersebut diserahkan kepada pihak ketiaga apakah tetap menjadi inventaris SKPD…>
    terakhir… bagaimana kalau seandainya yang ngurusin, mrnyerahkan dan nyelesaian berita acara itu kelapangan adalah pengurus barang…apakah itu boeh pak..

  38. saya jg baru jadi pengurus barang sejak september 2011, banyak permasalahan yg mungkin sama seperti rekan2 diatas. menurut saya penyimpan dan pengurus barang hanya perpanjang tanganan dari pengguna barang. jadi semua resiko apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan BMD di suatu SKPD mereka2 lah yg bakal menyelesaikan. jadi dalam melaksanakan tugas qt harus sesuai saja dengan tugas dan fungsi qt, walau pasti bakal ada permainan2, misalnya dalam penerimaan brg tidak diperlihatkan brg nya saat serah terima ke penyimpan brg itu hrs qt yg mengejar bola. kl tidak bakal bekasus jumlah brg lebih atau kurang.bagi penyimpan brg yg paling penting adalah administrasinya berkas2 harus rapi dan lengkap. kalau pengurus brg lebih di tekan di pelaporannya, BI,Mutasi,KIB,KIR,Neraca. kl brg BMN atau pusat itu bukan tanggung jawab qt. itu ada yg mengurusnya jg sama seperti penyimpan dan pengurus barang. seperi petugas persediaan dan gudang. dalam pelaporannya / penatausahaannya ada petugasnya jg. tapi kl ada BA hibah, baru bisa dimasukkan ke Aset Daerah. itusaja, lebih kurang mohon maaf. kl ada berpendapat lain, demi menyeragamkan langkah dan tidakkan yang diperlukan dalam pengelolaanBMD

  39. salam kenal juga mas ….. pengadaan bentuknya penunjukan langsung apa ada panitianya, karena acuan untuk pengadaan barang menurut perpres 54/2010 ttg pengadaan barang/jasa pemerintah semua bentuk pengadaan harus ada panitianya, namun untuk nilai dibawah 100jt bisa dilakukan secara penunjukan langsung ….. pengurus barang tidak bertanggung jawab untuk menyerahkan barang, itu merupakan tugas penyimpan barang untuk mendistribusikan barang dan bukan kepada pihak ke-3. Kalau barang tersebut diserahkan ke pihak ke-3 untuk dihibahkan ataupun pinjam pakai harus melalui SK Kepala Daerah. Untuk Hibah tentu bukan menjadi inventaris SKPD sedangkan pinjam pakai itu hanya untuk antar instansi pemerintah saja dan masih merupakan barang milik SKPD. Kalau semua administrasi sudah lengkap termasuk SK hibah, bisa saja diserahkan oleh pengurus barang, tentu setelah mendapat penugasan dari pimpinan SKPD yang bersangkutan …..

    Untuk diketahui (Pasal 1 Permendagri No. 17/2007) :

    Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

    Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

    Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.

  40. kalau pada skpd di sebut pengurus barang dan penyimpan barang kalau kita di aset tugas nya apa mohon petunjuk nya

  41. di bidang aset sebagai pembantu pengelola barang milik daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (Bab I Pasal 1 Ayat 5 Permendagri No. 17 Tahun 2007) …..

  42. Salam Kenal terimakasih atas hadirnya blog ini, saya kebetulan salah satu pns di bagian pengelolaan aset, mohon saran dan petunjuk cara cara membuat Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah, pada perencanaan. terimakasih

  43. terima kasih juga ….

    Mungkin artikel ini bisa membantu :

    Perencanaan dan penentuan kebutuhan barang/aset merupakan kegiatan merumuskan suatu dasar atau pedoman dalam rincian rencana pengadaan barang/perlengkapan/aset yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diemban oleh satuan kerja perangkat daerah yang
    bersangkutan.

    Perencanaan dan penentuan kebutuhan tersebut harus dapat menjawab tantangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
    a. Barang apa yang dibutuhkan (nama, jenis, spesifikasi dan sebagainya) ?
    b. Mengapa dibutuhkan ?
    c. Berapa banyak yang dibutuhkan ?
    d. Kapan dibutuhkan ?
    e. Dimana dibutuhkan ?
    e. Siapa yang akan menggunakannya dan siapa yang mengurusnya ?
    f. Berapa biayanya ?
    g. Bagaimana cara pengadaanya ?

    Untuk itu dalam perencanaan dan penentuan kebutuhan barang/inventaris harus didasarkan pada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan secara logis atas beban tugas dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia dan dapat menjawab pertanyaan untuk keperluan apa
    barang/aset diperlukan. Misalnya:
    a. Untuk memenuhi kebutuhan standar akan barang/inventaris bagi setiap personil untuk melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
    b. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang/inventaris guna menunjang pengembangan organisasi dan atau penambahan personil pada satuan kerja yang bersangkutan.
    c. Untuk mengganti barang-barang yang rusak, dihapuskan, dijual, hilang, dihibahkan atau sebab lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga memerlukan penggantian.
    d. Untuk menjaga tingkat persediaan barang (terutama terhadap barang stok pakai habis) untuk perkiraan pemakaian pada satu tahun mendatang.
    e. Pertimbangan perkembangan teknologi; seperti pembelian komputer, scanner dan sebagainya.

  44. salam kenal mas vincen,,,,,,saya mau tanya, apa sich wewenang dari pengurus barang dan pengelola barang???????

  45. pak mohon penjelasan :
    1.cara pengisian blangko Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)..
    2Blanko KIB A s/d F apakah pengisiannya pertahun anggaran ataukah kumulatif dengantahun anggaran sebelumnya?

  46. semoga blog ini bisa menjadi pencerahan buat pengurus barang seperti saya , yang di tunjuk tanpa ada pelatihan/kursus lebih dahulu.
    sehingga tatacara penatausahaan , pengisian blangko dan pelaporan tidak lagi dengan meraba2, bertanya tanya dengan jawaban yg beraneka ragam tapi tidak pasti

    :)

  47. Slam knal mas…..klw bsa dbuat acara Bimtek Pengelolaan Barang dong… biar d jlas smwanya slnya bnyak SDM Pngrus dan Penyimpan Barng yg kurang aplagi rata2 smw SKPD yg dhunjuk jadi pengurus & penyimpan PNS baru
    jdi smwanya mesti perlu dibuat Bimtek dari awal

  48. mohon masukkan om vincent,terkait pemeriksaan dari inspektorat provinsi di kabupaten,kebetulan SKPD saya jadi sampel pemeriksaan bulan depan.mohon sarannya apa saja yang perlu saya persiapkan untuk pemeriksaan tersebut,,
    terima kasih,,,,

  49. salam kenal juga ….

    Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang:
    a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
    b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
    c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
    d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD;
    e. melakukan koordinasi dalam pelaksaan inventarisasi barang milik daerah; dan
    f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

    Tugas Pengurus Barang:
    a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;
    b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
    c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan
    d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

  50. terima kasih …. dan bisa jadi media bertukar pikiran tentang BMD ….

  51. terima kasih jg udh berbagi di blog ini ….. menurut saya yang perlu disiapkan antara lain :
    1) kartu inventaris barang (dari a s/d f).
    2) bukti-bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, bpkb/STNK kendaraan, dokumen kontrak ataupun berita acara hibah jika ada yang dihibahkan kepada masyarakat.
    3) berita acara opname fisik persediaan
    4) dan tentunya mengetahui dengan pasti keberadaan barang tersebut ….

  52. Terimakasih atas sharing ilmu dan pengalamannya. Salam kenal dari saya

    .:: BLI MARTE ::.

  53. 1. Bagaimana prosedur penghapusan barang inventaris?
    2. Apakah makan dan minum termasuk barang habis pakai, apa saja yang termasuk barang habis pakai?
    3. Terima kasih…..

  54. salam kenal ya bg Vincent
    bg kodefikasi langsung pada barang biasanya dilakukan oleh siapa?n apa syarat ntuk kodefikasi barang?

  55. Prosedur penghapusan dapat digambarkan sebagai berikut :
    1. SKPD mengusulkan barang-barang yang akan dihapus.
    2. Kepala Daerah membentuk panitia penghapusan.
    3. Panitia penghapusan meneliti barang-barang yang akan dihapus dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
    4. Kepala Daerah menetapkan barang-barang yang dihapus dengan Surat Keputusan, dimana di dalam SK tersebut memuat cara penghapusan, apakah di-lelang, disumbangkan atau dihibahkan ….

    Makan minum tidak termasuk dalam barang pakai habis. Yang termasuk barang pakai habis adalah (Permendagri No. 13 Tahun 2006) :
    1) Belanja alat tulis kantor
    2) Belanja dokumen/ administrasi tender
    3) Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
    4) Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
    5) Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
    6) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
    7) Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
    8) Belanja pengisian tabung gas

    Terima kasih juga …..

  56. Pemberian Kode atau menggunakan sistem kodefikasi ini terdiri atas 2 (dua) baris kode yang terdiri dari:
    1. Baris kode pertama (bahagian atas) adalah Kodefikasi Lokasi yang terdiri atas 14 digit.
    2. Baris kode kedua (bahagian bawah) adalah Kode Barang yang terdiri juga atas 14 digit.

    Pekerjaan memberi kodefikasi pada barang adalah memberi tanda atau memberi nomor atau memberi Nomor Kode pada semua barang-barang milik daerah untuk mempermudah penataan administrasi serta pengawasan dan pengenalan terhadap barang/aset daerah yang berada pada instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

    Kodefikasi lokasi dikoordinir oleh bidang aset/perlengkapan sedangkan kode barang dilakukan oleh SKPD …. Untuk penempelan label dilakukan oleh bendahara barang …..

  57. maksi ya Bg atas penjelasannya. Tapi masih boleh minta penjelasan lbh lanjutkannnn.
    1. apakah ada syarat – syarat untuk memberikan kodefikasi pada satu barang? misalnya harus dengan tinta permanen atau bisa ditempel saja.
    2. kalau ada penyimpan dan pengurus barang maka kodefikasi ini menjadi tanggung jawab siapa?
    Terimakasih atas penejelasannya…. maklumlah Bang, Saya baru menjabat tugas ini.

  58. slm kenal,bagaimana cara mengisi kartu barang, apakah smua barang inventaris dan barang pakai habis d masukkan?mksh

  59. mau nanya..: kalau kondisi barang operasional kantor dlm hal ini sepeda motor yang telah dioperasionalkan selama 6 tahun dan dengan medan tempur lapangan yang lumayan berat ( jalan rusak berat ), apakah dapat dilakukan pemutihan dari aset..??

  60. Mau tanya mas…:
    1. Apakah Bendaharawan Barang Boleh rangkap jabatan menjadi Panitia Lelang ?
    2. Apakah Pengurus Barang Boleh rangkap jabatan menjadi panitia lelang ?
    terima kasih atas jawabannya……

  61. slm knal sy Usep….sy d percaya untuk pengurus & penyimpan barang d skpd….sedngkan sy lulusan smp baru gol 1C, apa menyalahi aturan permen tidak?? ?(sdangkan d permen V-c.Penyimpan no.2 d sbtkan srendah2 nya gol II dan stingi2nya gol III).

  62. salam kenal juga …… pada lampiran 12 Permendagri No. 17 Tahun 2007 dapat dilihat format Kartu Barang, dimana kartu barang ini memuat setiap jenis barang termasuk barang inventaris dan barang pakai habis ….

  63. Jika mengikuti permendagri no. 17 tahun 2007, kendaraan dinas operasional dapat dihapus dari daftar inventaris jika berumur lima tahun …. Namun jika di daerah terdapat keputusan bupati tentang sistem prosedur (SISDUR) pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur umur kendaraan operasional yang dapat dihapus, maka dapat mengikuti Sisdur tersebut.

  64. Tidak ada ketentuan yang melarang bendaharawan barang/pengurus barang/penyimpan barang untuk menjadi panitia lelang, apalagi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa …..

  65. pada lampiran Permendagri No. 17 Tahun 2007, pada bagian ke V point ke 3 tentang Penyimpanan memang disebutkan khusus untuk penyimpan barang serendah-rendahnya menduduki golongan II dan setinggi-tingginya golongan III, mengacu kepada Undang-undang kepegawaian, namun jika d daerah memiliki peraturan tersendiri maka bisa disesuaikan dengan kondisi di daerah, apalagi istilah yg digunakan juga bendahara barang yang memang tidak ada dalam permendagri no. 17.

  66. selamat malem bang,boleh minta contoh Berita Acara Serah Terima Kendaraan Operasional dari Kuasa Pengguna Barang ke bawahan. terima kasih,

  67. Mau tanya.
    SKPD tempat saya bekerja melakukan pengadaan Barang berupa Pakaian Olahraga (Seragam + Sepatu), dgn sumber anggaran dr APBD sebesar Rp. 63.547.500, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan awal saya selaku Penyimpan Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yg ada dlm dokumen perencanaan (Kualitas dan Kuantitas) sehingga sy tidak membuat B. A. Penerimaan Barang. Namun belakangan terbit B. A. Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang (oleh Bid. Aset Daerah) yang di dalamnya ditandatangani oleh Pengurus Barang selaku wakil SKPD saya.
    Apakah ada aturan yg dilanggar jika Penyimpan Barang tidak dilibatkan sebagai tim Pemeriksa barang hasil pengadaan yg dilakukan oleh SKPD? Aturan apa saja itu? Mohon penjelasannya

  68. Salam kenal, Mas Vinsen. Mau nanya nih.
    SKPD tempat saya bekerja melakukan pengadaan Barang berupa Pakaian Olahraga (Seragam + Sepatu), dgn sumber anggaran dr APBD dimana berdasarkan hasil pemeriksaan awal saya selaku Penyimpan Barang tidak sesuai dengan spesifikasi yg ada dlm dokumen perencanaan (Kualitas dan Kuantitas) sehingga sy tidak membuat /menandatangani B. A. Penerimaan Barang. Namun belakangan terbit B. A. Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang (oleh Bid. Aset Daerah) yang di dalamnya ditandatangani oleh Pengurus Barang selaku wakil SKPD saya.
    Apakah ada aturan yg dilanggar jika Penyimpan Barang tidak dilibatkan sebagai tim Pemeriksa barang hasil pengadaan yg dilakukan oleh SKPD? Aturan apa saja itu? Mohon penjelasannya

  69. salam kenal mas vincent.
    di SKPD kami saling berdebat, siapakah yang wajib melakukan serah terima barang hasil pengadaan. Apakah dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke pengurus barang, atau dari pejabat penerima hasil pekerjaan (P2HP) ke pengurus barang. mohon pencerahan.

  70. salamm….
    mau sharing…
    mau tanya lebih teknis
    untuk data yang masuk KIR itu untuk barang2 yang bagaimana ya?terima kasih

  71. salam juga …. data yang masuk KIR ==> adalah barang-barang yang ada di dalam ruangan, terutama untuk alat kantor dan rumah tangga ….

  72. salam mas vincent..sy peny brg di skpd kami,thun ini ada pengadaan alkes di skpd,sy sbg peny brg telah mbuat BA serah terima brg sesuai format permendgri 17 thn 2007 dimana penyedia brg menyrhkan hsl pengadaan kpd peny brg.tp bgt smua sdh bjln, tiba2 dr ktr bupati mengatakan bhw format itu tdk dipakai.rekanan menyerahkan brg kpd PA/PPK, sementara juga BA dr Pan Pemeriksa tdk sesuai format permendgri bhw ” ygselanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang/jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang”. mhn penjelasan sedetail mungkin ttg mslh ini.tx.

  73. salam juga ….. mungkin ada format Berita Acara Penyerahan yang sudah diatur di dalam Peraturan Bupati, sehingga harus dilihat dulu dasar hukumnya … Jika ada peraturan Bupati, berarti harus disesuaikan dengan format yang ada dalam peraturan bupati tersebut, jika tidak, berarti format yang dalam permendagri no. 17 dapat dipakai

  74. salam kenal juga …. tidak ada aturan bahwa panitia pemeriksa barang melibatkan penyimpan barang, namun dalam berita acara penerimaan barang, sesuai format Permendagri No. 17 dimana didalamnya terdapat pernyataan bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang, sehingga apabila dalam pemeriksaan barang telah sesuai dengan dokumen pengadaannya, maka tinggal penyerahan dari penyedia ke penyimpan.

  75. salam kenal pak.
    apakah para pengelola keuangan dan barang di SKPD boleh merangkap jabatan PPTK atau PPK atau tim pendukung kegiatan. trim’s

  76. Salam kenal juga …. Untuk PPK tidak boleh merangkap sebagai pengelola keuangan ….

  77. salam kenal…saya mau tanya apakah penyimpan barang boleh merangkap sebagai bendahara pengeluaran pembantu/bendahara kegiatan…..??? dmn aturannya ??………….trimaksh……….

  78. salam kenal…saya mau tanya apakah penyimpan barang boleh merangkap sebagai bendahara pengeluaran pembantu/bendahara kegiatan…..??? dmn aturannya ??………….trimaksh……….

  79. Salam kenal dulu ya……. saya mau nanya persyaratan seorang pengurus barang apa saja ya

  80. salam kenal juga …. dalam aturan belum ada … cuma dalam lampiran permendagri no. 17 untuk penyimpan barang minimal gol. II. Tapi untuk menunjang pekerjaan sebaiknya yang menguasai komputer dan komit dgn pengelolaan BMD …

  81. salam kenal mas
    saya pengurus barang baru apa ya kesulitan yang sering dialami oleh pengurus barang y

  82. salam kenal mas, saya mau tanya barang yang termasuk ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin itu kriterianya apa saja, berkaitan dengan harga dan sebagainya, karena saya masih kebingungan antara KIB B dan KIB C, terima kasih.

  83. Horas Bang…. Salam Kenal.
    Saya mau nanya bang. dalam data entry SP2D Pengadaan Barang terdapat sisa nilai kontrak sebesar 5%. padahal fisiknya udah 100 % dilapangan. gimana caranya agar kita bisa mempostingnya ke KIB ya Bang? trim’s

  84. Selamat malam,salamkenal buat pak Vinsen,sy adalah penyimpan merangkap pengurus barang di kantor camat,masalah yg saya hadapi adalah barang inventaris di kantor sy gampang hilang,apa kira2 tips agar sy tdk mudah kehilangan barang inventaris,

  85. salam kenal juga …. kesulitan utama adalah kurang koordinasi dengan bendahara pengeluaran dalam hal pembelian barang-barang inventaris alat2 kantor dan rumah tangga sedangkan untuk fisik karena kurang adanya informasi dari panitia pengadaan ….

  86. salam kenal juga ….. KIB B untuk peralatan dan mesin sedangkan KIB C untuk gedung dan bangunan, yang termasuk peralatan dan mesin seperti alat besar, alat angkutan, alat pertanian, alat bengkel dan ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat laboratorium, alat kedokteran dan persenjataan…. kalau untuk harga tergantung kebijakan akuntansi berkaitan dengan pengakuan aset tetap peralatan dan mesin ….

  87. horas juga ….. ini pakai aplikasi apa nie …. sisa kontraknya direalisasi dalam tahun anggaran bersangkutan atau sudah lewat …. kalau dalam tahun bersangkutan apalagi sudah 100% pasti sudah bisa diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan …..kl urusan menambahkan realisasi yg 5% tergantung menu di masing2 aplikasi …..

  88. salam kenal juga …. untuk barang2 yg sering hilang perlu diketahui dulu kenapa bisa hilang… apa sering dipinjam tanpa sepengetahuan pengurus barang ato dicuri …. kalau yg dipinjam sebaiknya dibuatkan surat pinjaman barang supaya mudah dikontrol …. kalau hilang karena dicuri ya berarti dilaporkan saja ke kepolisian :) ….

  89. Seringkali barang yg hilang di kantor sy akibat barang inventaris dipinjamkan oleh pimpinan saya(contohnya mesin babat rumput),tp pada saat dicari pimpinan sy lupa:(atau mgkin pura2 lupa:.atau mungkin dia ambil trus disimpan di tempat lain),shingga sy kebingungan mencarix,apakah yg hrus sy perbuat ,krn terkadang yg namax pimpinan,menggampangkan hal2 seperti ini,padahal bisa menyulitkan sy sebagai pengurus barang,karena setiap ada barang yg hilang,selalu sy yg p disalahkan,padahal sy jg tdk disediakan gudang untuk menyimpan barang,dan tdk mungkin bg sy untuk mengontrol setiap hari semua barang tersebut,mohon pencerahan,agar sy dapat menjalankan tugas sy dgn baik,terima kasih,

  90. selamat malam bang vincent, mohon pencerahannya terkait pengelolaan barang pakai habis, apakah barang pakai habis jg tanggung jwb pengurus barang? kalo di skpd bang vincent seperti apa proses pengelolaan barang pakai habis?? agar bs saya jadikan contoh,, terima kasih

  91. ada gak conoth SK pengurus barang pada kantor desa soalnya kita desa baru

  92. Mas mau nanya masalah penyimpan barang nich,, bingung sendiri jadinya,,,
    mengenai lampiran 10 dan 11 tentang pengisian di buku barang inventaris dan buku barang pakai habis,,,,,
    disana kan ada kolom penerimaan dan pengeluaran,,,,
    bagaimana pencatatannya bila penerimaannya lebih dari satu misal 10 tapi pengeluaraanya tidak sekaligus 10, tpi ada periodenya dan dikeluarkan kepada org yang berbeda dengan tanggal yang berbeda pula,,,,
    contoh barang misal kertas biasanya kan belinya banyak dluan tpi di keluarkan g semuanya,,,
    selain itu bagaimna klo masih ada stock tahun lalu trus di keluarkan thun ini,, di kolom penerimaannya bagaimna tercatatnya,,,

  93. salam kenal….. saya penyimpan barang baru diskpd… kebetulan pengurus barang juga baru.. yang yang mau saya tanyakan pembuatan laporan mutasi dan daftar mutasi barang sebenarnya penyimpan atau pengurus barang

  94. Salam Kenal Bang… Maaf Merepotkan… Sy mau tanya apakah Boleh Bendahara Pengeluaran APBN Merangkap Menjadi Pembantu Bendahara APBD? Sebelumnya saya ucapkan terimakasih banyak atas jawaban abang…

  95. salam kenal, sy tahun ini baru sj di tugasi sbg pengurus barang, mau minta tolong mas, untuk di link-kan lampiran2 permendagri no 17 thn 2007 ttg juknis dan lampiran kepmendagri no 7 tahun 2002 tentang kode lokasi dan kode barang, karena sdh sy cari2, tp blm ktmu jg,, terima kasih.

  96. barang pakai habis lebih menjadi tanggung jawab penyimpan barang, mengingat dalam permendagri perihal laporan persediaan dilaporkan oleh penyimpan barang ….

  97. Salam kenal Bang Vincent, saya baru saja ditunjuk sbg Penerima Barang..apakah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
    NOMOR 17 TAHUN 2007 masih dipakai atau ada produk hukum yg lebih baru..? trima kasih

  98. mas vinsen minta arahan nya dong , laporan harian pengurus barang pembantu apa saja yaa ?
    Makasih mas
    sebelum nya …

  99. bagaimana kalau bendahara barang tidak tahu keberadaan barang sebelum dia menjabat.bila dokumen bendahara barang yang lama tidak lengkap.bagaimanakah pertanggungjawaban bendahara barang yang baru akan barang yang lama.siapakah yang membuat berita acara serah terima barang dalam pergantian jabatan,apakah bendahara barang yang lama ataukah yang baru

  100. untuk informasi bang vincent,pada sk saya ditunjuk sebagai penyimpan dan pengurus barang. apa di pemda bang vincent itu pengurus barang dan penyimpan barang itu 2 org? bagaimana proses penatausahaan barang pakai habis dari penerimaan hingga pengeluaran barang?berita acara apa saja yg mesti saya buat untuk pertanggung jawaban pendistribusian barang? mohon pencerahannya, terima kasih

  101. jika masih ada stock tahun kemarin, dimasukan dalam kolom penerimaan pada awal tahun, tgl 1 januari …. untuk yang selanjutnya pencatatannya terurut berdasarkan tanggal seperti pada buku kas …..

  102. laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang dikerjakan oleh pengurus barang ….

  103. untuk pemkab ende di skpd ada 2 orang (pengurus dan penyimpan) kecuali di kecamatan dan kelurahan cuma 1 orang, yakni sebagai pengurus barang … untuk berita acara biasanya adalah berita acara pemeriksaan barang mengingat berita acara ini menjadi dasar dalam pembuatan berita acara penerimaan barang dari panitia/penyedia/toko ke penyimpan barang …

  104. Perkenalkan bang, nama saya dedy. saya baru seminggu ditunjuk sebagai bendahara barang di dinas pariwisata tempat saya bekerja. sebelum saya menjadi bendahara barang, saya perhatikan dalam pembelian ATK di beli langsung oleh bendahara pengeluaran tanpa kordinasi terlebih dahulu kepada pptk dan bendahara barang. apakah cara yang demikian benar? dan satu lagi yang mau saya tanyakan apakah bendahara barang juga disebut sebagai penyimpan barang dan pengurus barang? terimakasi atas jawabannya bg,.

  105. slmt pg pak sy pns di kab mw tanyakan kita ini kan blum tw basimpang barang ini kong macam stengah mati kita lia taman2 b karja itu.yang kita mw tanya apa yang bekeng stengah mati ini penyimpan barang ini.bisa kirimkan contoh tabel penyimpan barang? makasih pak

  106. Dalam pembelian barang tentu harus berkoordinasi dengan bendahara barang, namun yang terjadi bendahara pengeluaran langsung membeli. Yang perlu diperhatikan walau dibeli oleh bend. pengeluaran, harus tetap ada berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh bendahara barang. Untuk penyebutan seorang bendahara barang menjalankan 2 fungsi sekaligus, baik sebagai pengurus maupun penyimpan.

  107. yang pertama adalah karena fungsi seorang penyimpan barang masih dianggap kurang penting, yang kedua kurangnya koordinasi antara bendahara pengeluaran dan penyimpan barang yang tentunya akan berdampak terhadap penyampaian laporan… untuk tabel bisa dilihat pada halaman download

  108. salam kenal b’Vins
    saya mau bertanya tentang proses penerimaan barang…..apakah barang (misal: atk ) dari pesanan langsung (tanpa melalui penjabat pengadaan), langsung diterima oleh penyimpan barang atau terlebih dahulu di periksa oleh P2HP. thank

  109. mau tanya idealnya pembuatan kartu barang / kartu persediaan dalam satu tahun berapa kali???

  110. salam kenal …. harus diperiksa dulu karena itu menjadi dasar berita acara penerimaan barang….

  111. kartu barang tentu memuat data penambahan dan pengurangan barang tersebut, sehingga disesuaikan dengan keluar masuknya barang …

  112. boleh saja, terlebih di unit yang jumlah personil PNS nya kurang, seperti di kelurahan …

  113. salam kenal juga …. hampir di setiap SKPD mempunyai masalah yang sama, barang dibeli oleh bendahara pengeluaran … meskipun demikian fungsi koordinasi bisa dijalankan, meskipun dibeli oleh bend. pengeluaran tapi harus ada berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh bendahara barang sehingga bend. barang mengetahui juga barang yang dibeli…

  114. salam kenal juga …. idealnya harus ada gudang penyimpan, namun yang menjadi kesulitan adalah seringkali pengurus dan penyimpan barang tidak ada koordinasi dengan bend. pengeluaran, dimana yang belanja barang adalah bend. pengeluaran, namun itu semua bisa diatas dengan mekanisme kerja yang jelas antara bend. pengeluaran dan pengurus/penyimpan barang ….

  115. Maaf mo nanya, di format kartu persediaan barang ada kolom tanggal dan No./Tgl Surat Dasar Penerimaan/ Pengeluaran, itu no SPK atau no Berita acara Penerimaan yg ada di dokumen pengadaan, mksh

  116. selamat pagi…
    kl boleh tau ada gak pengertian penyimpan barang dan pengurus barang itu apakah bisa di sebut dengan pengelola barang????

  117. Salam kenal Mas.. saya Yulismansyah dari Aceh.. mau nanya tentang barang.
    di kantor saya banyak barang pengadaan inventaris maupun habis pakai di serahkan langsung pada bidang oleh panitia penerima hasil pekerjaan.
    pertanyaan saya Apakah itu menyalahi aturan atau tidak…??

  118. selamat pagi juga …sesuai permendagri pengelola barang adalah sekretaris daerah, sedangkan pengurus dan penyimpan bertanggung jawab secara teknis di skpd ….

  119. secara aturan memang menyalahi, seharusnya diserahkan kepada penyimpan barang terlebih dahulu baru setelah itu diserahkan ke bidang ….

  120. Pak, ATK yang dibeli untuk kegiatan di luar kantor (rapat khusus) apa juga dikategorikan sebagai persediaan? juga barang-barang publikasi seperti Baliho, Spanduk apa juga termasuk persediaan?

  121. Pak, Apakah ada pembelian barang yang tidak memerlukan Berita Acara Penerimaan Barang? (misal Penggandaan, BBM Kendaraan) Terima kasih sebelumnya atas tanggapannya

  122. apa perbedaan antara buku inventaris dan buku induk inventaris,tolong dong diliatkan formatnya.makasih Pak

  123. Pak
    Kaya apa kalau kita tidak meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan?

  124. Salam kenal pak… saya juga baru menjadi pengurus barang di kantor…barang yang ada di ruangan memang tidak seberapa banyaknya tapi karena pengurus yang sebelumnya tidak meninggalkan arsip yang lengkap termasuk harga setiap barang, sekarang saya yang repot menertibkan administrasinya, bingung mulai darimana ngisi datanya supaya lengkap dan jika diperiksa nanti tidak salah. Mohon sarannya ya..Trims.

  125. salam kenal juga …. sebaiknya ibu berkoordinasi dulu dengan instansi yang menangani aset negara/daerah secara keseluruhan, supaya bisa dilihat aset yang dimiliki oleh kantornya ibu… termasuk harganya ….

  126. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Sedangkan buku induk inventaris memuat rekapan dari buku inventaris ….

  127. bang mau nanya nie, di Pemrov itu kan ada Biro-Biro, dmana biro2 hanya punya pembantu pengurus barang, sedangkan pengurus barang dan penyimpan barang ada di biro umum, biro2 lainya hanya sebagai pembantu, namun dilapangan, pembantu pengurus barang merangkap pembantu penyimpan barang. pertanyaanya:
    1. Bolehkan pengurus barang merangkap tugas2 sebagai pembantu penyimpan brg;
    2. Bagaimana mengatasi atau langkah apa jika pembantu pengurus barang di suruh teken bend 35, yakni DO yg isinya menerima barang, kalau inventarsi gak masalah, yang masalah DO barang pakai habis, dimana tidak dibeli oleh pelaksana keuangan alias FIKTIF;
    3. Langkah2 apa yg harus dilakukan pembantu pengurus barang, saya membuat surat pernyataan pada Bendahara Bagian (pelaksana keuangan), tapi dia gak mau ttd;
    4. karena barang yg dibeli tak sesuai, saya sempat mengundurkan diri, tapi oleh kepala biro tidak boleh;
    5. Mohon pencerahan nya, bang…biar saya aman, kira2 apa yang harus saya perbuat, adakah form2 buat pegangan saya

    thanks sebelumnya

  128. salam kenal pak ..ternyata ramai juga para pengurus&penyimpan barang yg baru curhat disni ya ,slam kenal semua saya juga pengurus barang yg baru ditunjuk pada tahun 2013 ini smga di blog ini sy dpt pencerahan. Pertanyaan saya jika kantor skpd hanya diserahkan hak pinjam pakai bangunan dr instansi skpd lainnya agar kantor tsb nyaman ditempati lalu direnovasi atau pemeliharan berkala oleh skpd yg menempati apa diinput di dalam aset skpd yg menempati kantor tsb atau aset skpd pemilik kantor? lalu kalau di input di KIB mana yg cocok?secara nasional apakah utk menginput data aset inventaris yang menggunakan dana apbn dan apbd sudah punya software khusus? masih bingung soalnya thanks..

  129. barang2 yg di distribusikan ke setiap unit kerja/ruangan apakah perlu dibuat penanggungjawab ruangan di KIR? krn pengurus barang tidak mungkin setiap hari mengontrol barang tsbt krn keterbatasan SDM disamping tugas sbgi pengurus barang ada tugas2 lain lagi yg diserahkan oleh atasan agar diselesaikan.

  130. salam bang vincent,,saya ingin bertanya mengenai pengelolaan aset tak berwujud seperti program website dan buku kajian,,apakah perlakuan aset berwujud dan tak berwujud sama?lalu untuk aset tak berwujud apakah dicatat dalam buku inventaris? terima kasih,,,mohon masukkannya

  131. 1. Diperbolehkan mengingat di masing-masing biro hanya ada pembantu pengurus barang.
    2. Urusan dokumen fiktif akan memberatkan di sisi pelaksana, diharapkan seorang pengurus barang memiliki integritas untuk tidak menandatangani segala dokumen yang sifatnya fiktif …. Semoga bisa membantu … (vincent.wanggo@gmail.com)

  132. salam kenal juga …. trima kasih sdh mengunjungi blog ini semoga blog ini bisa menjadi tempat diskusi buat qt semua yang menjadi pengelola barang milik daerah …. Pinjam pakai merupakan penyerahan penggunaan barang milik daerah kepada instansi pemerintah, antar pemerintah daerah, yang ditetapkan dengan Surat Perjanjian untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan. Apabila hanya antar SKPD dalam satu pemerintah daerah yang sama tidak bisa dikatakan pinjam pakai, mungkin hanya menggunakan bangunan yang secara administrasi barang milik daerah masih tercatat dalam SKPD lain. Jika kondisinya demikian, maka SKPD yang hanya menggunakan sementara tidak diperkenankan melakukan pemeliharaan mengingat bangunan tersebut belum tercatat dalam SKPD yang menempatinya. Untuk itu apabila memerlukan pemeliharaan, anggarannya bisa dititipkan di SKPD asal, atau kalau tidak bangunan besarta tanahnya dimutasikan saja dari SKPD asal ke SKPD yang saat ini menempati bangunan tersebut agar bisa mengalokasikan anggaran untuk memelihara bangunan tersebut.
    Untuk penatausahaan aset bisa dibantu dengan menggunakan Sistem Informasi, kebetulan di tempat kami menggunakan SIMDA BMD dari BPKP….

  133. untuk barang-barang yang didistribusikan ke unit kerja/ruangan dapat menggunakan Buku Pengeluaran sebagai buku kontrol untuk pengeluaran barang …. sedangkan untuk KIR hanya untuk barang-barang inventaris selain barang pakai habis …

  134. Salam juga … Istilah aset berwujud dan tak berwujud adalah merupakan istilah dalam SAP, dimana dalam neraca laporan keuangan untuk aset berwujud merupakan aset tetap sedangkan aset tak berwujud dicatat sebagai aset lainnya. Sedangkan jika berkaitan dengan pengelolaan BMD (Permendagri 17 tahun 2007) lebih menekankan pada aset berwujud (aset tetap), sehingga pencatatannya di dalam buku inventaris. Untuk aset tak berwujud bisa dicatat secara terpisah untuk pelaporan keuangan …

  135. bisa tidak di skpd yg ruang lingkupnya tidak terlalu besar hanya ada pengurus barang saja…karena tugasnya tidak terlalu rumit berbeda dengan SKPD2 Besar.

  136. salam kenal mas, saya mau tanya ini, apakah boleh seorg pengurus/penyimpan barang merangkap sebagai Panitia Pemeriksa barang, karena dalam Permendagri17/2007 tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut? terimakasih sebelumnya mas.

  137. Salam kenal pak Vinsen, mau tanya. Barang bergerak, maupun barang yang tidak habis sekali dipakai, dapat diukur, dihitung dan dapat dinilai dengan uang merupakan barang inventaris apa pak vincen? tolong penjelasannya. mks

  138. salam kenal juga …. dalam neraca dikenal dengan nama “ASET TETAP” …

  139. Mau nanya mas…
    Apakah pengurus dan penyimpan barang dalam sebuah SKPD itu harus dari bagian sekretariat dan tidak boleh dari bidang? Mhn jawaban segera. Tks mas

  140. sebaiknx dr sekretariat… tp kl tdk ada bs jg dr bidang… cm koordinasinx dgn kasubag yg tupoksinx berkaitan dgn bmd

  141. mau nanya k ada gak contoh sk penggunaan barang milik daerah seperti motor dinas

  142. ass,…wr.wb.numpang nanya, sebelumnya kronologisnya seperti ini, bahwa di kantor saya ada teman yang baru dipindahkan ke bagian lain, akan tetapi di bagian sebelumnya dia ditempatkan ia di fasilitasi barang inventaris, sedangkan tempat yang lama telah terisi oleh pegawai lain, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana format penarikan brg inv trsbt kepada pegawai yang bersangkutan terhadap penyimpan barang, thanks

  143. maaf sebelumnya kurang jelas dengan pertanyaannya, tapi menurut permendagri 17/2007 bahwa untuk pergantian antar penyimpan barang dapat dibuatkan Berita Acara Serah Terima Gudang (Lampiran 17)

  144. Salam kenal mas
    Di kantor kami masih terjadi perselisihan antara pengurus barang n jajaran yg lain,yg saya tanyakan
    1)Bagaimanakah alur\urut urutan penerimaan barang sampai barang tersebut dinyatakan sah diterima
    2)Dlm proses penerimaan barang BA apa saja yg diperlukan
    3)Jika pengadaan jasa ex.jasa konsultansi apakah pihak pengurus barang juga ikut campur
    Maaf mas kalo ada kata kata yang salah
    Terimakasih atas bantuan n pencerahannya

  145. Jenis barang yang termasuk di KIB B adalah Peralatan dan Mesin, yakni terdiri dari alat2 berat, kendaraan, alat ukur dan bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan, sedangkan untuk KIB E adalah aset tetap lainnya yang terdiri dari Buku dan Perpustakaan, Barang Bercorak Kebudayaan, Hewan Ternak serta tanaman…

  146. Salam kenal, saya maw tanya αρåª bisa bendahara barang merangkap menjadi pejabat eselon IV, sebelumnya terima kasih atas jawabannya

  147. Salam kenal mas, saya maw tanya αρåª bisa bendahara barang merangkap jadi pejabat eselon IV

  148. salam kenal juga …. dalam pedoman teknis tidak disebutkan menyangkut rangkap jabatan, namun sebaiknya dipisahkan agar tupoksi jabatan bisa berjalan lebih optimal, namun apabila keterbatasan jumlah aparatur, maka pejabat es. IV bisa merangkap bendahara barang.

  149. untuk barang yg tidak diketahui keberadaannya, harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian ….

  150. met siang lam knl.mo tnya sy bndahra brng baru,,kesusahannya sy tuk mmbuat laporan dn kurng personil…mhn format untuk laporannya,trima ksh sblmnya

  151. apakah dibenarkan bendahara pengeluaran membeli barang2 dg bekerja sama dengan toko dengan maksud mengambil keuntungan dengan menaikan harga melalui nota dll?

  152. sangat tidak dibenarkan apabila dimaksudkan untuk mengambil keuntungan dengan menaikan harga…

  153. Mohon tanya,,, Apa saja yang harus disiapkan dalam menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) ?

  154. Salam kenal. Beta ni masih jadi orang bingung. Tolong donk saya.
    (?) apa beda pengurus barang dengan bendahara barang pada setiap SKPD;
    (?) mereka ditunjuk dengan SK Ka SKPD atau Ka Daerah;
    (?) susunan pengurusnya apa saja;
    :. tolong dibantu ya biar tugas saya tdk salah secara aturan. thx

  155. yang harus disiapkan adalah laporan mutasi barang inventaris (belanja modal) dan barang pakai habis (persediaan) ….

  156. Dalam Permendagri No. 17 Tahun 2007 (Pedoman Teknis Pengelolaan BMD) tidak dikenal istilah bendahara barang, yang ada adalah pengurus barang dan penyimpan barang. Dahulu memang lebih banyak menggunakan istilah Bendahara Barang. Dalam permendagri tersebut juga memuat tugas untuk menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah (BMD) adalah Sekretaris Daerah. Susunannya adalah terdiri dari :
    Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, dan dibantu oleh :
    1. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
    2. Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola;
    3. Kepala SKPD selaku pengguna;
    4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
    5. Penyimpan barang milik daerah; dan
    6. Pengurus barang milik daerah.

  157. Salam kenal dari saya bro…..kebetulan saya pengurus BMD, mau nanya tentang pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Pengelola Barang, mohon panduan/pencerahannya. makasih sebelumnya bro…..

  158. salam kenal juga …. untuk pembuatan SKP tentu mempunyai regulasi sendiri, yg terpisah dari regulasi pengelolaan BMD …. namun dalam SKP juga bisa memuat tugas seorang pengurus/penyimpan barang ….

  159. Salam kenal….. maaf mau tanya apakah boleh pengurus barang merangkap sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), sedangkan jenis barang PPHP yang di terima dengan pengurus barang sama, apakah tidak menimbulkan rentang kendali ?

  160. salam kenal,,,,boleh minta contoh surat usulan penghapusan barang? sekedar info saya baru dalam hal pengurus barang, mohon dibantu

  161. salam kenal juga…. dalam permendagri no. 17 yang menerima hasil pengadaan barang adalah penyimpan barang …..

  162. Mungkin yg dimaksud mamik, PPHP itu sama dengan panitia pemeriksa, kalau di pemprov jatim, pengurus barang boleh merangkap sebagai panitia pemeriksa, malah dianjurkan karena secara otomatis akan mengetahui adanya pengadaan barang baru..

  163. sya mau buat KIR tp brg yg ada kebanyakn beli sendiri/kantor?mau cocokan dengan neraca banyak barang yg tidak masuk KIB dll…gmn

  164. ass..dinas tempat saya bekerja pernah menerima hibah perangkat pengolah data tahun 2012 dari pemerintah pusat, namun berita acara hibah dan serah terima hibah barang milik negara baru dilaksanakan di tahun 2014 (namun kepala SKPD belum mau menandatangani berita cara tersebut) karena ada salah satu barang hibah yang kami terima dan telah kami pergunakan tersebut sudah hilang,,apa yang harus kami lakukan , apakah berita acara serah terima barang milik negara tetap kami tandatangani

  165. perlu dilihat lagi, kenapa barang tersebut bisa hilang, pemberi hibah tetap menganggap bahwa barang yang diterima lengkap, sehingga perlu dilaporkan kepada pemerintah pusat terhadap barang yg hilang tersebut dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian, sehingga BAST bisa direvisi kembali

  166. barang yang dibeli sendiri diluar anggaran biasanya tidak terdapat dalam neraca maupun daftar barang milik daerah sehingga tidak bisa dibuatkan KIRnx … sehingga perlu diinventarisir kembali terhadap barang2 tersebut …

  167. Selamat malem, boleh ngk bendahara pengeluaran merangkap penyimpan barang? Terimakasih sblmnya.

  168. walaupun dalam regulasi tidak mengatur hal ini namun sebaiknx dihindari …

  169. salam kenal…..
    pak….saya ingin menayakan apakah tim penerima hasil pekerjaan boleh merangkap menjadi pengurus barang???? kalo boleh peraturan mana ddan jika tidak boleh ada diperaturan mana, mohon penjelasannya pak…..

  170. mas…….saya mau minta tolong,,,,,,,saya disuruh buat SOP pengurus dan penyimpan barang,,,,,,klo mas punya format SOP nya tolong di share ya…thanks

  171. salam kenal juga ….. tim penerima hasil pekerjaan merupakan ranah proses pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010, sedangkan penyimpan dan pengurus barang adalah ranah pengelolaan BMD atau setelah pengadaan barang dan jasa, sehingga menurut hemat saya, bisa seorang pengurus barang menjadi seorang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, sehingga pengurus barang tersebut mengetahui terhadap barang yang telah diadakan dan akan dikelolanya…

  172. maaf mas, SOP nya saya blm punya, mungkin teman2 lain ada yang bisa membantu

  173. salam kenal mas saya pembantu pengurus barang di skpd yg mau saya tanyakan baru ini pengurus barangnya saya pindah tugas ke skpd lain apakh pengurus barang tersebut harus membuat berita acara serah terima pekerjaan/barang dengan saya sedangkan sampai saat ini belum ada penggantinya

  174. salam kenal
    minta pencerahan tentang penomoran surat untuk kegiatan aset di sekolah. misalnya : untuk nomor surat berita acara pemerimaaan dan penyerahan barang, ajuan penghapusan brg dll..

  175. salam kenal juga, untuk penomoran surat disesuaikan dengan kode kearsipan, sedangkan untuk kode lokasi dan kode barang formatnya sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007

  176. salam kenal juga …. betul sekali perpindahan pengurus barang harus membuat Berita Acara Serah Terima, dan bisa menggunakan Lampiran 17 Permendagri 17 Tahun 2007 BAST Gudang ….tinggal disesuaikan dengan tupoksi dari pengurus barang ….

  177. Pak Vincent, mohon di beri contoh format surat ijin penggunaan barang milik daerah(bmd), yg digunakan oleh camat, krn yg sy punya cuma format surat ijin penggunaan barang yg di gunakan oleh staff, yg di ttd oleh camat,sementara banyak barang hasil belanja modal yg di gunakan oleh camat, by pengurus/penyimpan barang kecamatan…

  178. salam kenal p ak vinsen……..
    saya mau nanya apakah barang jasa juga harus yang menerimanya penyimpan barang contohnya : ada pesanan dari KPA skapd , doorsmeer kendaraan dinas apa balasan dari toko tersebut/faktur itu yang menerima adalah penyimpan barang karena sepengetahuan saya penyimpan barang yang diterimanya hanyalah barang bagaimana yang sebenarnya ? tks atas penjelasannya.

  179. Salam kenal pak vinsen, saya pengurus barng di sebuah rsud, dalam penertiban aset BMD sekarang harus dipisahkan barang persediaan degn aset tetap, sya mau tanya mengenai syarat dan ketentuan persediaan yg berupa alat kesehatan apakah ada ketentuaannya. Misalnya alat kesehatan berupa gunting, pinset yg harga satuannya rendah, mohon penjelasan pak…

  180. Mohon bantuannya senior.
    Sya mau daftar jd pengurus barang di sebuah RSUD,
    bsok sabtu ada tes kemampuan bidang,
    KIra kira apa yg harus sya pelajari ya…?
    Trimakasih

  181. Sya mendaftar sbg pengurus barang di sebuah rsud,
    untuk menghadapi tes kemampuan bidang,apa yg hrus sya pelajari?

  182. salam kenal, permisi admin, selain lewat blog ini ada ga media interaktif yg berkaitan dengan penyimpan/pengurus barang misalnya FB Group,BBM dsb,,

  183. Mas vincent salam kenal, saya mau tanya boleh ga pengurus barang jadi pengelola kegiatan dalam hal ini menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau pun jadi Pejabat Pembuat Komitmen?

  184. untuk pa yanto …. maaf baru bisa balas sekarang, untuk menjadi pengurus barang harus mempelajari terlebih dahulu Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  185. Surat ijin penggunaan barang milik daerah (BMD) bukan merupakan format standar sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 namun dapat disesuaikan dengan sisdur pengelolaan BMD di masing-masing daerah. Apabila terdapat surat ijin penggunaan barang kepada staf, menurut saya dapat dipergunakan juga untuk penggunaan barang milik daerah, namun harus didahului dengan surat permohonan ijin penggunaan barang kepada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan BMD untuk kemudian kepala daerah mengeluarkan surat ijin penggunaan BMD

  186. salam kenal juga …. sebelumnya sy ingin menanyakan apakah doorsmeer kendaraan itu sejenis usaha cuci kendaraan? Jika yang diadakan adalah peralatannya tentu benar merupakan tugas dari penyimpan barang, namun jika yg diterima semacam kuitansi dari penggunaan jasa pencucian kendaraan tentu itu bukan merupakan tanggung jawab dari penyimpan barang
    Tugas penyimpan barang (Permendagri No. 17/2007) :
    a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
    b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
    c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
    d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
    e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
    f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

  187. Salam kenal juga ….
    Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Pernyataan No. 07 Akuntansi Aset Tetap PP 71/2010),
    Dikarenakan organisasi pemerintah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

    Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (Pernyataan No. 05 Akuntansi Persediaan PP 27/2010)
    Persediaan merupakan aset yang berupa:
    a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
    b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
    c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
    Persediaan dapat terdiri dari:
    a. Barang konsumsi;
    b. Amunisi;
    c. Bahan untuk pemeliharaan;
    d. Suku cadang;
    e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
    f. Pita cukai dan leges;
    g. Bahan baku;
    h. Barang dalam proses/setengah jadi;
    i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

    Berdasarkan definisi diatas maka untuk alat kesehatan apabila memiliki manfaat lebih dari 12 bulan dapat dikatagorikan sebagai aset tetap, namun apabila dalam kebijakan akuntansi telah ditetapkan batas minimal pengakuan aset tetap, maka aset tetap yang nilainya dibawah batas minimal tersebut diakui aset tetap extrakomptabel …

  188. salam kenal juga …. dalam permendagri no. 17 tahun 2007 tidak ada aturan secara tegas kepada pengurus barang untuk tidak menjabat sebagai PPTK ataupun PPK, sehingga apabila bertindak sebagai PPK, tentu setelah serah terima barang telah dilakukan dari Penyedia Barang/Jasa maka PPK segera menyerahkan kepada Penyimpan Barang beserta dokumen untuk kemudian siap disalurkan… Setelah itu PPK yang merangkap sebagai pengurus barang tentu menatausahakan kedalam KIB …

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s