Selasa, 18 Aug 2009, | 13

ENDE : Tak Gubris SK Bupati

Para penambang pasir di Samba, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende mengangkangi SK Bupati Ende Nomor 87 Tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009 tentang larangan untuk tidak lagi menambang di Samba, ruas jalan Ende-Nuabosi.
Saat ini warga menambang bahan galian C tanpa izin pemerintah. Warga dengan sadar menggali, mengumpulkan dan menjual bahan galian itu berupa batu maupun pasir. Aktivitas mereka sebenarnya sudah dilarang ketika terjadi korban dimana salah seorang warga Nuabosi tewas akibat tertindih batu galian ketika melintasi jalan dimana tempat penambangan tersebut.

Pemilik tanah sekaligus salah seorang penambang, Antonius Ima mengaku terus menambang di daerah tersebut karena tidak punya pilihan pekerjaan lain. “Pekerjaan kami ini (menambang, Red) sehingga kami akan terus menambang,” kata Antonius di lokasi tambang kepada koran ini pekan lalu.

Ditanya SK Bupati Ende yang melarang penambangan di lokasi tersebut, Antonius mengaku mengetahui SK tersebut. “Kami tahu larangan itu setelah ada korban jiwa, namun kami tidak punya pekerjaan lain sementara kebutuhan kami harus dipenuhi,” katanya.

Antonius juga mengatakan, lokasi tambang tersebut merupakan sumber nafkah sejak tahun 1961 untuk warga di sekitar lokasi tambang tersebut. Karena itu, ia mengaku sangat berat untuk meninggalkan lokasi tersebut. “Kalau hanya disuruh jangan tambang tanpa ada solusi memang sangat berat,” katanya.

Tahun 1983, jelas Antonius, mereka sempat beralih profesi menjadi petani ladang dengan membuka ladang di lokasi tersebut. Namun, dilarang oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan. Mereka kemudian kembali menjadi penambang galian C di lokasi tersebut.

Antonius yang juga ketua RT setempat juga kecewa dengan keputusan sepihak pemerintah yang memasang papan larangan menambang tanpa koordinasi dengan pihaknya.

Mengenai pendapatan yang diperoleh dari penambangan tersebut, Antonius mengatakan, tergantung musim. “Kalau ada banyak proyek yang dikerjakan maka pendapatan kami lumayan, jika tidak maka kami tidak mendapatkan apa-apa,” katanya. Namun, ia mengaku pendapatan dalam sebulan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk pendidikan dan kesehatan.

Harga per truk untuk batu Rp 200 ribu dan pasir Rp 150 ribu. Para penambang biasanya berkelompok dalam mengumpulkan batu dan pasir.

Saat ini di lokasi tambang tersebut terdapat dua papan larangan dipancang. Selain tulisan larangan menambang tanpa ijin, tertulis pula setiap orang atau badan hukum yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku (SK Bupati Nomor 87 Tahun 2009). (kr7)

Sumber : http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=35243