Selasa, 15 Sep 2009, | 25

Ende Dapat 507 Formasi CPNSD 2009

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Ende yang sudah disetujui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara sebanyak 507 orang. Dari jumlah ini, tenaga kesehatan mendapat porsi terbesar.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende, Juman Fransiskus, Sabtu (12/9) di Kantor BKD Ende. Dikatakan Juman, formasi ini tidak termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP). Ia mengatakan, untuk Satpol PP diajukan terpisah oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan surat dari Menpan, kata Juman, formasi umum antara lain, untuk tenaga guru sebanyak 90 orang, tenaga kesehatan 220 orang, tenaga teknis 44 orang. Sementara tenaga honorer yang sudah masuk data base 121 orang dan untuk sekretaris desa sebanyak 32 orang.

“Untuk tahun ini Kabupaten Ende mendapat formasi CPNSD sebanyak 507 orang. Itu di luar Satpol PP karena akan diajukan senditi dimana formasi untuk Satpol PP 181 orang,” kata Juman.

Mengenai waktu penerimaan CPNSD, Juman belum memastikan. “Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari BKN Pusat,” katanya. Dirinya menghimbau kepada para tenaga honorer atau kontrak yang sekarang belum masuk daftar data base untuk mengikuti testing ini karena mereka sudah terbentur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005.

Saat ini sekira 773 tenaga kontrak maupun honorer yang tersebar di seluruh SKPD yang belum masuk data base. Mereka adalah tenaga kontrak pusat, propinsi serta tenaga teknis di setiap SKPD. Mereka terkendala dengan PP Nomor 48 tahun 2005 yang menyebabkan tidak diangkat sebagai CPNSD. “Aapalagi ketika diundangkan rata-rata lama bekerja belum mencapai satu tahun,” kata Juman. Karena itu Juman menyarankan tenaga kontrak tersebut mengikuti testing penerimaan CPNSD ini.

Mengenai upaya untuk menyelamatkan ratusan tenaga kontrak yang tidak diakomodir dalam data base padahal mereka sudah bekerja puluhan tahun, Kepala Bidang Pengembangan BKD Ende, Ignatius B Kapo mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan kepada BKN Pusat melalui bupati. Hal ini karena anggaran untuk tenaga kontrak ini kemungkinan tidak dianggarkan lagi di APBD tahun 2010.

“Memang tenaga kontrak yang tidak masuk data base menjadi masalah yang cukup rumit. Karena mereka selama ini dibiayai oleh APBD II dan kemungkinan di tahun 2010 mendatang sudah tidak lagi dianggarkan,” kata Ignatius. (kr7)

Sumber : http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=36287