Sabtu, 19 Sep 2009, | 11

Jika Tak Mampu Tanganai Kasus Korupsi
Aparat Penegak Hukum di Ende Dituntut Mundur

ENDE, Timex-Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Kabupaten Ende hingga saat ini belum bisa disentuh oleh aparat penegak hukum, baik Polres Ende maupun Kejaksaan Negeri Ende. Berbagai kasus besar yang sudah menjadi konsumsi publik hingga kini masih mengendap.
Padahal, berbagai kalangan terus menyuarakan agar kasus KKN baik itu melibatkan pejabat publik maupun instansi horisontal lainnya agar diproses tanpa pandang bulu. Aksi turun ke jalan sudah sering dilakukan oleh kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Begitu pula dengan kontrol dari pers sudah sering di ungkapkan. Namun bagai anjing menggonggong kafilah berlalu, kasus-kasus korupsi hilang bagai ditelan bumi.

Menyingkapi hal itu, Haji Sarwo Edy, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende dengan tegas mengatakan jika aparat Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu mengusut kasus korupsi di Ende sebaiknya mengudurkan diri.

Hal ini dikatakan Sarwo kepada koran ini, Kamis (17/9) di Gedung DPRD Ende ketika menerima aktivis mahasiswa dari PMKRI Cabang Ende. “Korupsi Kolusi dan Nepotisme sudah nyata dan ada di depan mata. Masyarakat sudah tahu itu. Tetapi hingga saat ini tidak ada satu pejabat pun yang disidangkan apalagi masuk bui. Jika Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu tangani sebaiknya mundur. Dan bila perlu Kapolres dan Kajari dipecat dari jabatannya karena mereka tidak mampu,” kata Sarwo Edy, anggota Dewan dari PPI ini.

Sementara itu anggota dewan lainnya, Yusuf Oang mengatakan, jika aparat penegak hukum tidak dan mampu menangani kasus-kasus korupsi maka sebaiknya kasus korupsi di Ende ditangani langsung KPK. “Kalau tidak mampu kita serahkan saja ke KPK yang diyakini punya kemampuan khusus dalam hal penanganan kasus korupsi,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC PMKRI Cabang Ende, Levi Padalulu menyatakan pihaknya memberikan mosi tidak percaya kepada para penegak hukum di Kabupaten Ende dan juga kepada pihak BPK. Menurutnya, hasil audit sejak 2005 baru diketahui masyarakat. Sementara kepada para anggota dewan, kata Levi, PMKRI Cabang Ende meminta untuk membuat rekomendasi kepada Bupati Ende supaya segera menuntaskan kasus korupsi sesuai dengan kewenangannya. “Apalagi sesuai dengan janji pada masa kampanye Pilkada lalu,” ujarnya.

Ketua Sementara DPRD Ende, Marcel Petu, mengatakan lembaga dewan pada dasarnya mendukung untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di Kabupaten Ende. “Persoalan-persoalan yang sudah masuk ke ranah hukum kita dukung untuk diproses hukum dan yang belum akan disampaikan ke bupati,” kata Marcel.

Marcel juga mengatakan, DPRD Ende akan mengundang aparat penegak hukum untuk mendengar sudah sejauh mana penangan kasus korupsi di Kabupaten Ende. (kr7)