PAD Ngalupolo Bangun Kantor Desa
Rabu, 23 September 2009 | 19:01 WITA

ENDE, POS KUPANG.Com — Kantor Desa Ngalupolo, Kecamatan Ndona di Kabupaten Ende dibangun dengan dana dari pendapatan asli desa (PAD).

Kantor desa yang sedang dalam proses pengerjaan itu sudah menelan dana sekitar Rp 14 juta, diambil dari PAD. PAD diperoleh dari iuran air minum, sewa pakai kursi, izin penyelenggaraan pesta dan pajak pemotongan hewan.

Pantauan Pos Kupang, Selasa (22/9/2009), bangunan kantor desa itu sedang dikerjakan. Tembok gedung sudah selesai dan tersisa pemasangan kap dan atap. Di sekitar lokasi pembangunan kantor desa terlihat tumpukan pasir yang akan digunakan untuk plester tembol.

Kepala Desa (Kades) Ngalupolo, Raymundus Ruu (47), saat di temui di kediamannya, Selasa (22/9/2009) sore, mengatakan pembangunan kantor desa menggunakan PAD karena tidak ada pagu anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende.

Soal penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Ruu menjelaskan sejauh ini pihaknya belum menggunakan ADD untuk membangun kantor desa. Namun Ruu mengaku telah berkonsultasi ke pemerintah tingkat atas dan mendapat persetujuan untuk menggunakan ADD guna melanjutkan penyelesaian bangunan kantor desa.

“Pemakaian PAD untuk bangun kantor desa itu sesuai kesepakatan dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat. Kami juga sudah konsultasi ke atas dan disetujui untuk menggunakan ADD untuk kelanjutan pembangunan kantor desa,” jelas Ruu.

Menyangkut sumber PAD, Ruu menjelaskan, dana itu diambil dari beberapa unit pendapatan seperti iuran air minum yang dibagi berdasarkan kategori umum, pribadi dan unit (sekolah dan puskesmas), biaya sewa kursi desa, biaya izin pelaksanaan pesta dan pajak pemotongan hewan berdasarkan jenis hewan yang dipotong untuk keperluan pesta yang dibedakan sesuai besarnya antara sapi/kerbau, kuda, babi, maupun kambing. Besaran dana yang ditarik dari empat sumber itu ditarik berdasarkan kesepakatan dengan BPD dan masyarakat desa.

“Saya selalu membangun komunikasi dengan BPD dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan sehingga apa yang kami laksanakan sebagai pemerintahan desa sudah merupakan kesepakatan bersama,” ungkap Ruu. (bb)