Senin, 02 Nov 2009, | 7

Dewan Tak Mau Jadi Pemadam Kebakaran

ENDE, Timex – “Kami tidak mau 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende sebagai alat pemadam kebakaran.
Artinya, terbakar dulu baru kami datang menyemprot yang pada akhirnya cuma menghitung berapa korban kerugian material,” demikian pernyataan ketua DPRD Ende, Marcelinus YW Petu ketika dimintai tanggapannya terkait peran ketua dan anggota DPRD Ende berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

Ditemui di kantor DPRD Ende, Sabtu (31/10) lalu, Petu mengatakan, jangan mereka seperti kebakaran jenggot baru mencari solusi pemecahan masalah, tetapi lebih berpikir antisipatif terhadap problem kemasyarakatan.

“Dewan akan berupaya lebih kepada usaha prefentif ketimbang tindakan kuratif. Artinya, harus berupaya dengan semua stakeholder yang ada dan seluruh komponen masyarakat dalam memecahkan dan membicarakan persoalan kemasyarakatan. Untuk itu, akan dilakukan secara rutin hearing atau dengar pendapat tentang persoalan kemasyarakatan sehingga bisa mengeliminir sedini mungkin kasus atau problem kemasyarakatan, sehingga tidak menimbulkan gejolak,” ujar Petu.

Dimintai komentarnya menyangkut masih ramainya pro kontra dalam pembentukan Provinsi Flores, Petu tidak secara tegas menyampaikan dukungan ataupun penolakan. Dirinya hanya berharap sebelum melangkah, hendaknya pemerintah dan masyarakat harus lebih dahulu merasa dan memiliki Flores. Karena, menurutnya hingga saat ini tiap kabupaten se-Daratan Flores dan Lembata masih menonjolkan ego dan emosi kedaerahan.

“Yang terpenting bagi kita mari kita bangga dulu dengan nama Flores. Kalau kita masih bangga dengan nama daerah seperti Ende, Maumere, Nagekeo, FLores Timur, Manggarai, Mabar dan Matim dan Lembata, maka saya pikir akan susah. Kita dorong emosional kedaerahan menjadi kebanggaan sebagai orang Flores sehingga kalau kita pikir akan dengan sendirinya muncul nilai partisipatif dari bawah,” kata Petu.

Dirinya menyambut positip ide para elit, tetapi bentuk semangat kolektif partisipatif pada tataran ini harus ada. Petu tawarkan bentuk kerjasama mutualisme antar kabupaten atau lintas wilayah tentang konsep pembangunan.

Yakni memberi dukungan terhadap kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain. Karena menurutnya, hingga saat ini tiap kabupaten berlomba-lomba membangun sarana dan infrastruktur dengan pikiran kalau yang lain ada, maka kabupaten diapun harus ada. Alhasil kata Petu, banyak yang mubazir. Dia mencontohkan, hampir setiap kabupaten memilki bandara, pelabuhan laut. “Menjadi pertanyaan, untuk siapa itu dibangun? Kapal apa yang akan masuk? Apakah pemakai jasa banyak,” tanya Petu retoris.

Walau demikian, dirinya mengharapkan jika provinsi mau terus dibicarakan dan diperjuangkan, diharapkan ada kemauan pemerintah dan DPRD untuk duduk bersama serta melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak hanya dari segelintir elit politik karena yang terbaik menurutnya adalah adanya partisipasi dari akar rumput. (kr7)