Enam Kabupaten Setuju Sharing Dana
Kamis, 29 Oktober 2009 | 14:47 WITA

ENDE, POS KUPANG.Com—Sejak ide membeli dan memiliki pesawat sendiri digulirkan, sudah enam kabupaten di NTT menyetujuinya dan siap sharing (membagi) dana. Semua mempunyai pertimbangan yang sama, yakni memudahkan dan menjawab kebutuhan transportasi udara di NTT.

Ide membeli pesawat itu digagas pertama kali oleh kalangan DPRD NTT menyusul rusaknya tiga unit pesawat TransNusa yang menerbangi kota-kota di NTT pekan lalu. Rusaknya tiga unit pesawat itu sangat memukul transportasi udara di NTT.

Ketergantungan pada TransNusa itulah yang memicu munculnya gagasan agar Pemda NTT menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten di NTT membeli dan memiliki pesawat sendiri.

Selain untuk menghindari monopoli harga tiket oleh airline tertentu, dengan memiliki pesawat sendiri atau melalukan kerja sama operasional (KSO) dengan airline, setiap kabupaten yang menanam modalnya melalui sharing dana bisa menangguk untung dari usaha penerbangan.

Enam kabupaten di NTT yang sudah menyetujui ide itu, yakni Sumba Barat, Sumba Timur, Sikka, Ende, Manggarai dan Flores Timur. Untuk Flores Timur, persetujuan itu datang dari DPRD setempat. Sementara Bupati Flores Timur, Simon Hayon, belum menyetujuinya. Simon Hayon beralasan, yang paling dibutuhkan rakyat adalah jalan raya, bukan pesawat.

Bupati Ende, Drs. Don Bosco Wangge, M.Si, kepada Pos Kupang di ruang kerja Wakil Bupati Ende, Rabu (28/10/2009), mengatakan, Pemkab Ende akan menggandeng para bupati di daratan Flores untuk melakukan merger dana mendatangkan pesawat. Hal ini sebagai jalan keluar mengatasi kesulitan transportasi udara yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Ende dan sejumlah daerah di Pulau Flores.

“Pemkab Ende akan melakukan sharing dana dengan pemerintah kabupaten lain di Pulau Flores untuk mendatangkan pesawat. Dengan demikian maskapai tersebut memiliki ikatan kerja sama dengan Pemkab Ende dan juga pemerintah di Pulau Flores sehingga masalah penerbangan yang selama ini dialami bisa teratasi,” kata Bupati Don Wangge.

Menurut Bupati Don Wangge, dengan cuma menyertakan modal pada maskapai tentu akan lebih efektif karena maskapai penerbangan tentu akan lebih profesional mengurus pesawat dibandingkan harus membeli pesawat sendiri yang tentu akan lebih rumit.

“Kita tawarkan kalau ada maskapai penerbangan yang mau melakukan kerja sama dengan Pemkab Ende dan juga pemkab lain di daratan Flores, dan saya akan ajak para bupati di daratan Flores untuk secara bersama-sama menyertakan modal mendatangkan pesawat untuk beroperasi di wilayah Flores,” kata Bupati Don Wangge yang dibenarkan oleh Wakil Bupati Ende, Drs Achmad Mochdar.

Bupati Don mengatakan, ide untuk melakukan merger dana dengan para bupati pernah disampaikan beberapa waktu lalu dengan Bupati Ngada, Jos Nuwa Wea, Bupati Nagekeo, Joh S Aoh, dan Bupati Manggarai Timur, Josep Tote. Dari pembicaraan dengan para bupati tersebut, mereka memberikan respon postif, namun belum dibicarakan secara lebih serius lagi karena kesibukan masing-masing.

Bupati Sikka, Drs. Sosimus Mitang, menegaskan, Pemkab Sikka sudah siap membeli pesawat atau menjalin KSO dengan maskapai penerbangan guna melayani masyarakat Kabupaten Sikka. Kesiapan tersebut telah dibuktikan dengan menunggu kalau ada maskapai yang masuk ke Sikka, Pemkab Sikka siap menyambut dan meneken kerja sama tersebut.

“Kami sudah siap. Malah dari dulu kami sudah wacana itu bersama DPRD Sikka. Kalau tidak ada halangan, pasti tahun lalu kami sudah melakukan kerja sama dengan maskapai penerbangan yang mau ke Maumere,” kata Bupati Sosi kepada Pos Kupang, Rabu (28/10/2009) siang.

Tidak keberatan
Sinyal baik juga datang dari Pemkab Manggarai. Pada dasarnya Pemkab Manggarai tidak keberatan apabila Propinsi NTT membeli pesawat terbang untuk melayani kebutuhan penerbangan di NTT. Pasalnya, akselerasi pelayanan di wilayah NTT membutuhkan dukungan transportasi udara yang memadai. Wakil Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H.M.H, menyampaikan hal itu saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu (28/10/2009).

Di Larantuka, kalangan DPRD setempat sepakat melakukan sharing dana membeli pesawat sendiri atau KSO dengan airline. Sementara Bupati Flotim, Drs. Simon Hayon, belum menyetujui ide membeli pesawat. Ketika hendak diwawancarai, kemarin, Bupati tidak berada di tempat. Namun melalui short message service (SMS) Bupati Simon mengatakan, rakyat lebih butuh uang untuk bangun jalan raya daripada untuk beli pesawat.

“Beli pesawat? Rakyat lebih butuh uang untuk bangun jalan raya. Dan, untuk pesawat mesti ada kajian staf teknis birokrasi, bukan langsung masuk ke politik,” kata Simon. (rom/ris/lyn/iva)

Kebutuhan Mendesak

KURANG lebih empat tahun, TransNusa menerbangi sejumlah kota kabupaten di NTT. Selama kurun waktu itu, TransNusa aman-aman saja. Tidak ada kecelakaan. Para pengguna jasa penerbangan juga tenang-tenang saja. Lepas dari mutu pelayanan dan ketepatan jadwal penerbangan, pengguna jasa penerbangan merasa ada kepastian.

Tetapi begitu, salah satu baling-baling pesawat Riau Air yang dikontrak TransNusa berhenti berputar ketika terbang dari Ende menuju Kupang, pekan lalu, semua tersentak. Kaget. Kaget karena ketergantungan yang hampir penuh pada TransNusa tidak terlalu menguntungkan.

Lumpuhnya penerbangan TransNusa selama dua hari pekan lalu benar-benar merusakkan kelancaran dan ketenangan penerbangan antarkota di NTT selama ini. Tak terbayangkan sebelumnya bahwa ‘burung besi’ yang dioperasilan TransNusa bisa ‘onar’ di udara.

Belajar dari kondisi itulah, muncul gagasan agar Pemda NTT menggandeng pemerintah kabupaten di NTT untuk membeli pesawat sendiri. Alasannya banyak. Di antaranya ada kebutuhan mendesak, agar lalu lintas udara di NTT tidak pincang ketika satu airline ngadat seperti pekan lalu, ada investasi di sektor penerbangan, tidak terjadi monopoli oleh airline tertentu, terlalu banyak dana sisa perhitungan anggaran (Silpa) yang gagal dimanfaatkan.

Atas kondisi itulah, kalangan DPRD NTT angkat bicara. Intinya satu, yakni Pemda NTT menggandeng pemerintah kabupaten di NTT membeli pesawat sendiri. Caranya gampang, sharing (bagi-bagi) dana di antara semua kabupaten.

Beberapa kabupaten sepakat. Sumba Barat setuju. Sikka siap. Manggarai tidak berkeberatan. Ende oke. Semua sama alasannya: kebutuhan mendesak. Wakil Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, mengatakan, dari sisi kebutuhan dan karakter wilayah, NTT membutuhkan akses transportasi udara yang memadai. Selama ini sering terjadi kendala lantaran sarana transportasi udara yang minim dan terbatas.

Karena itu, kata Deno, Pemkab Manggarai tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya upaya tersebut guna meminimalisir kekurangan sarana transportasi udara di wilayah NTT. “Pemberitahuan resmi dari Gubernur NTT sebagai hirarki pemerintah belum ada. Jika sudah ada, Manggarai dukung sepenuhnya,” kata Deno.

Deno setuju dengan DPRD NTT yang memulai gagasan itu. Peluang dan dukungan itu, kata Deno, perlu disikapi lebih lanjut oleh Pemerintah Propinsi NTT. Hanya saja perlu komunikasi untuk menyamakan persepsi serta kontribusi dari daerah dalam rangka pengadaan pesawat itu.

“Bagi kita, pesawat terbang menjadi kebutuhan. Kita lihat sendiri keadaan sekarang, begitu TransNusa onar, kita tidak bisa buat apa-apa. Sebab pilihan kita hanya pesawat itu saja,” katanya.

Kebutuhan mendesak itu juga dikemukakan Bupati Sikka, Sosi Mitang. “Kalau ada yang masuk menawarkan terlebih dahulu, entah maskapai apa saja, kami langsung menyambut baik. Wacana ini sudah kami dukung dan kami pada dasarnya sudah siap kalau mau membeli pesawat guna memajukan transportasi dari dan ke Maumere,” kata Bupati Sosi.

DPRD Flores Timur juga sepakat. Meski Bupati Simon Hayon tidak setuju, kalangan DPRD Flotim setuju sharing dana. “Selama ini kita sangat kesulitan dengan maskapai penerbangan. Satu-satunya pesawat yang singgah di Bandara Gewayantana saat ini hanya merpati, itu pun seminggu sekali. Kalau kita mau ke mana-mana larinya ke Maumere. Dan, ini dari segi biaya, ongkosnya lebih mahal. Belum lagi dari segi waktu, kita kehilangan banyak waktu. Karena itu, usul untuk sharing dana untuk beli pesawat atau melakukan KSO dengan maskapai selaku anggota DPRD saya setuju walau teman-teman lain belum setuju. Karena ini sangat membantu mempercepat lalu lintas barang dan jasa. Bahkan, dari segi ekonomi sangat mempercepat pertumbuhan pembangunan di daerah. Karena itu, pemerintah dan DPRD perlu melakukan terbosan ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Theodorus M. Wungubelen, SH kepada Pos Kupang ketika ditemui di Balai Gelekat Lewo, Rabu (28/10/2009).

Theodours M. Wungubelen yang biasa disapa Ruth ini mengatakan, Pemerintah Flotim mestinya menyambut tawaran ini dengan melakukan kajian sehingga proses perencanaan ini menjadi lebih matang dan terarah. “Kita bisa belajar dari kabupaten lain dan kita tidak perlu malu untuk belajar dari kabupaten yang sudah duluan berhasil dari kita seperti Sumba Timur dan Sumba Barat. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji ini,” katanya.

Transportasi udara saat ini, kata Wungubelen, sudah menjadi kebutuhan. “Bukan tidak mungkin, orang bisa bisnis ikan menggunakan pesawat. Dan, biaya pesawat bisa saja turun jika segala terobosan kita coba. Ketika orang datang menyinggahi bandara kita maka banyak keuntungan yang kita raih. Nama kabupaten kita bisa terjual. Karena itu, kita jangan kaku mengurus kabupaten. Dari pada uang kita gunakan untuk program chip miliaran rupiah yang katanya untuk pemberdayaan ekonomi, tapi sampai saat ini tidak ada hasil. Bahkan, dana silpa kita mengendap sampai Rp 53 miliar,” kata Wungubelen. (lyn/iva/len)