Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende yakni Ketua Marcelinus Y.W.Petu, Wakil Ketua Fransiskus Taso dan Anwar Liga, Kamis (29/10) bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Ende diangkat sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende Marulak Purba. Hadir pada kesempatan ini Bupati Ende Drs Don Bosco M Wangge, M.Si, Wakil Bupati Ende Drs Achmad Mochdar, Para Muspida, Anggota DPRD Kabupaten Ende, Para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati Ende, Pimpinan SKPD dan Para Camat serta undangan lainnya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Drs Frans Lebu Raya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Bupati Ende Drs Don Bosco M Wangge, M.Si mengatakan pengucapan sumpah atau janji pelantikan DPRD Kabupaten Ende mengandung makna Yuridis Konstitusional yang diaktualisasikan selama lima tahun kedepan dalam proses pemerintahan di negara ini. Karenanya, Gubernur Lebu Raya mengajak untuk secara arif dan bijaksana merefleksikan eksistensi dan peran yang akan dilakukan oleh Pimpinan DPRD yang terhormat dengan humanis. Gubernur Lebu Raya juga menghimbau kepada para pimpinan DPRD Kabupaten Ende yang baru dilantik dan semua elemen masyarakat untuk berperan secara optimal sesuai bidang tugas masing-masing guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui beberapa alternatip diantaranya menerapkan delapan agenda strategis dan paradigma Angur Merah (Anggaran untuk rakyat menuju sejahtera) secara bertahap di seluruh Kabupaten/Kota di seluruh NTT; agar menaruh perhatian untuk mendukung pengembangan usaha pertanian (jagung), peternakan dan koperasi sehingga percepatan NTT sebagai Propinsi Jagung.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD Kabupaten Ende, Marcelinus Y.W.Petu dalam sambutannya menggaris bawahi tentang kelembagaan dewan yang merupakan representatip masyarakat. Karena itu Marsel mengatakan dalam berbagai politik pembangunan kedepan harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dimana kebijakan pembangunan selalu berorientasi kepada konsep dari, oleh dan untuk rakyat. Hal ini kata Marcel, pembangunan dari aspek politik dapat disebut demokratis apabila pilihan aspirasi rakyat benar-benar dihormati dan dihargai. “Pembangunan secara politik bis juga bermanfaat bila pembangunan tersebut dapat menata kehidupan masyarakat menuju satu tatanan nilai yang lebih baik dari sebelumnya dengan mengindahkan prinsip keadilan dn pemerataan”kata Marsel.

Berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Ende kedepan sesuai dengan landasan yuridis formal yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Perda No 4 2009 Tentang RPJMD 2009-2014, Marsel mengharapkan stakeholder memiliki satuan pemahaman serta rasa yang sama dalam membangun Ende kedepan menuju arah yang lebih baik. Marcel juga mengharapkan kiranya dapat bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Ende dari hari ke hari menuju terwujudnya Ende Lio Sare Pawe.(adm)

Sumber : http://www.endekab.go.id/index.php?menu=cds2&action=dibaca&id=204