Kamis, 05 Nov 2009, | 14
Sertifikasi Guru di Ende Banyak Persoalan

ENDE, Timex-Adanya program sertifikasi guru tidak bisa menjadi tolak ukur dan daya ungkit peningkatan mutu pendidkan. Bahkan program sertifikasi yang digulirkan oleh pemerintah menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Karena ada indikasi berbagai upaya terkait pelaksanaan program ini dapat menghalalkan segala cara, semisal dengan menambahkan jam pelajaran di luar dari spesialisasi guru yang bersangkutan.

Demikian hal ini dikemukakan Ketua Komisi C DPRD Ende, Heribertus Gani yang membidangi pendidikan ketika dimintai komentarnya, Jumad (30/10) perihal pemberian sertifikasi guru di Kabupaten Ende. Gani menambahkan, adanya praktek yang tidak sesuai dengan regulasi yang terjadi di Kabupaten Ende akan melemahkan tujuan dari program tersebut yakni untuk meningkatkan kualitas guru. “Dan hal ini tidak disadari atau sengaja dibiarkan oleh instansi yang menangani,” katanya.

Ia mengatakan, sejatinya seorang guru harus mengajar sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan yakni 24 jam dalam seminggu. “Dari sini 18 jam berada di kelas dan sisanya 6 jam itu bagian administrasi. Tetapi kenyataannya ditemukan lain. Ketika jam pelajarannya tidak mencapai 24 jam maka untuk melengkapinya dimintakan tambahan waktu tetapi diluar dari spesialisasi guru bersangkutan. Contohnya, pelajaran Matematika yang belum mencapai 24 jam maka diberikan tambahan waktu dengan mengajar pelajaran yang lain,” demikian Gani.

Dia menambahkan, sebenarnya harus ada dampak ikutan ketika diberikan sertifikasi ini yakni meningkatnya mutu pendidikan. Tetapi kenyataan yang ada lebih mengejar kesejahteraan atau hal ekonomis ketimbang tujuan utama yakni peningkatan mutu pendidikan.

Disinggung tentang adanya temuan BPK saat mengaudit proses sertifikasi guru di Kabupaten Ende tahun 2008 yang mengindikasikan adanya dugaan KKN, dirinya merasa tidak terkejut karena menurutnya hal ini sudah menjadi konsumsi publik. Ia mengatakan perlu dipikirkan kembali mekanisme dalam menjalankan proses sertifikasi, seperti tidak adanya panitia sertifikasi dan itu sudah melanggar Permendiknas Nomor 40 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru. “Pasal 2 ayat 2 menyatakan seleksi administrasi penerimaan peserta didik untuk mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Dinas PPO oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk. Inilah salah satu bentuk adanya indikasi KKN,” kata Gani.

Untuk diketahui, proses sertifikasi menuai banyak masalah di Kabupaten Ende karena sesuai dengan kopian yang diterima koran ini berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 menghasilkan temuan sebagai berikut, Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tidak memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) berikut tidak dibentukanya panitia sertifikasi guru dan peserta sertifikasi guru sebanyak 40 orang tidak memenuhi beban kerja (kam kerja).

Terhadap kenyataan ini, Heribertus Gani selaku anggota DPRD Ende sekaligus Ketua Komisi C yang membidangi pendidikan akan segera menggelar dialog dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas PPO. (kr7)