Dalam pelaksanaan pengumpulan data Sensus Barang Daerah dimulai dari satuan kerja terendah secara berjenjang.
Semua pengguna/kuasa pengguna, baik Provinsi! Kabupaten/Kota, melaksanakan Sensus Barang Daerah dengan tahapan dimulai dari Satuan Kerja/Sub Unit terendah sebagai berikut:

1) Kelurahan
Setiap Kelurahan mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB)
– KlB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KlB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
Sesuai dengan petunjuk pengisian KlB, masing-¬masing rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris Barang milik daerah yang berada pada Kelurahan yang bersangkutan rangkap 4 (empat) dan setelah diisi lembar ke-4 disimpan di Kelurahan sebagai arsip (Buku Inventaris Kelurahan), sedangkan lembar ke-l s/d 3 disampaikan/ dikirimkan ke Kecamatan.
d) Buku Inventaris Kelurahan, yakni :
– Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 4 rangkap
– Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 4 rangkap (kalau ada).
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kelurahan tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

2) Kecamatan.
Setiap Camat mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB).
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada di Kecamatan yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya (Kelurahan) menjadi Buku Inventaris Kecamatan. Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.
Lembar ke 3 disimpan di Kantor Camat sebagai arsip (Buku Inventaris Kecamatan), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirimkan/ disampaikan ke Kabupaten/Kota melalui pengelola/pembantu pengelola.
d) Buku Inventaris Kecamatan, yakni :
– Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kecamatan tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

3) Sekolah Negeri (SDN/SLTP, SMU).
Setiap Kepala SDN Satuan Kerja mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang KlB):
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada di SDN yang bersangkutan dalam rangkap 5 (lima), lembar ke-S pada SDN/Satuan Kerja yang bersangkutan sebagai arsip (Buku Inventaris SDN/Satuan Kerja). Sedangkan lembar ke 1 s/d 4 dikirimkan/disampaikan ke kuasa pengguna.
d) Buku Inventaris SDN, yakni :
– Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 5 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 5 rangkap.
– Buku Inventaris barang milik/kekayaan negara sebanyak 5 rangkap (kalau ada).
masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di SDN tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

4) Kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis Daerah.
Setiap kuasa pengguna atau unit pelaksana teknis daerah mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB) .
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dari Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
Sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna atau unit pelaksana tekhnis yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjanya menjadi Buku Inventaris kuasa pengguna (UPDT). Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulisasi.
Lembar ke 4 disimpan di kuasa pengguna/UPDT sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirim/disampaikan ke SKPD yang bersangkutan.
d) Buku Inventaris kuasa pengguna/UPDT, yakni :
– Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 4 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 4 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 4 rangka (kalau ada).
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di kuasa pengguna/UPDT tersebut, begitu juga KIB dan KIR.

5) Pengguna barang (SKPD).
Setiap SKPD mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB).
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
sesuai dengan petunuk pengisian KIB masing-masing rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada di SKDP yang bersangkutan dalam rangkap 4 dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Buku Inventaris dari semua kuasa pengguna/UPDT menjadi buku Inventaris SKDP. Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatkan Rekapitulasinya.
Lembar ke 4 disimpan di SKPD sebagai arsip, sedangkan lembar ke 1 s/d 3 dikirimkan/disampaikan ke pengelola.
d) Buku Inventaris SKPD, yakni:
– Buku Inventaris Barang Daerah Propinsi sebanyak 3 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di SKPD tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

6) Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Setiap Kuasa pengguna pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota mengisi
a) Kartu Inventaris Barang (KIB) :
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KlB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada di kuasa pengguna Unit Setda Kabupaten/Kota dalam rangkap 3 (tiga) barang-barang yang ada pada Sekretariat Daerah dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dari semua Satuan Kerja/Sub Unit Setda, Lembar ke 3 (tiga) disimpan di Unit Setda sebagai arsip (Buku Inventaris Unit Setda), sedangkan lembar ke 1 dan 2 dikirimkan/disampaikan ke Pengelola/pembantu Pengelola.
d) Buku Inventaris Unit/Satuan Kerja Setda Kabupaten/Kota yakni:
– Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap
– Buku Inventaris Barang Kabupaten/Kota sebanyak 3 rangkap.
– Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap (kalau ada).
masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Kuasa. pengguna unit Setda Kabupaten /Kota tersebut, begitu juga untuk KIB dan KIR.

7) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.
Setiap Sekretariat daerah mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB).
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-msing dalam rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada pada unit sekretariat dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkannya dengan Buku Inventaris dari semua kuasa pengguna Unit kerja menjadi Buku Inventaris Sekretariat Daerah. Buku¬buku Inventaris Sekretariat Daerah dimaksud dibuatkan Rekapitulasi.
Lembar ke 2 (tiga) disimpan di pengelola, sedangkan lembar ke 1 dikirimI disampaikan ke Kepala Daerah.
d) Buku Inventaris Sekretariat Daerah, yakni :
– Buku Inventaras Barang Daerah Provinsi sebanyak 2 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 rangkap.
– Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 rangkap (Kalau ada).
Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilikan barangnya, kalau ada di Sekratariat Daerah tersebut begitu juga untuk KIB dan KIR.

8) Kabupaten/Kota.
a) Menerima Buku Inventaris dari semua SKPD (termasuk Satuan Kerjanya) dalam rangkap 2 (dua), dan
b) Menerima Buku Inventaris dari Unit Setda Kabupaten/Kota (termasuk kuasa pengguna). Dalam rangkap 2 (dua).
Buku-buku Inventaris tersebut dikompilasi pengelola/pembantu pengelola sebagai pusat Inventarisasi, maka diperoleh :
– Buku Induk Inventaris Barang Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 2 rangkap ke 1 (satu) asli disimpan di Kabupaten/Kota ke 2 (dua) dikirim /disampaikan ke Provinsi,
– Buku Inventaris Barang Provinsi, sebanyak 2 rangkap, ke 1 (satu) asli disampaikan ke Provinsi ke 2 (dua) disimpan di Kabupaten/Kota
– Buku Inventaris Barang milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 (dua) rangkap (kalau ada).
Ke 1 (satu) asli disampaikan ke masing-masing Departemen, ke 2 (dua) disimpan di Kabupaten/Kota.
Buku Induk Inventaris Barang Kabupaten/Kota dibuat daftar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah barang Kabupaten/ Kota tersebut,
Sedangkan Buku Inventaris Barang-barang Provinsi, Barang Milik/Kekayaan Negara dibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya masing-masing rangkap 2 (dua), untuk memudahkan Provinsi untuk mengumpulkan/ mengkompilasi daftar rekapitulasi tersebut di Provinsi untuk disampaikan masing-masing :
a. Menteri Dalam Negeri; dan
b. Arsip (di Provinsi yang bersangkutan).

9) Provinsi.
Dinas Provinsi/Unit-unit Provinsi.
Semua Pengguna/Kuasa pengguna Provinsi mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB):
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada di pengguna/ kuasa pengguna yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi lembar ke 3 disimpan pada pengguna/kuasa pengguna bersangkutan sebagai arsip (Buku Inventaris Pengguna/kuasa pengguna), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim atau disampaikan ke Pengelola.
d) Buku Inventaris Pengguna/Kuasa Pengguna Provinsi, yakni :
– Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 rangkap
– Buku Inventaris Barang Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 3 rangkap.
– Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai dengan pemilikan barangnya kalau ada, begitu juga untuk KIB dan KIR.
e) Kepala Bagian Tata Usaha pada SKPD menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna tersebut termasuk Buku Inventaris SKPD yang bersangkutan dalam rangkap 2 (dua) dan yang ke 2 (dua) disimpan di SKPD yang bersangkutan menjadi Buku Inventaris SKPD, dan Buku Inventaris dimaksud dibuatkan Rekapitulasinya.
Lembar ke 1 (satu) dikirim/disampaikan ke Gubernur cq. Pengelola/Pembantu Pengelola.

10) Sekretariat Daerah Provinsi.
Semua Kuasa Pengguna Unit Sekretariat Daerah Provinsi mengisi :
a) Kartu Inventaris Barang (KIB):
– KIB A : Tanah
– KIB B : Mesin dan Peralatan
– KIB C : Gedung dan Bangunan
– KID D : Jalan, Irigasi dan Jaringan
– KIB E : Aset Tetap Lainnya
– KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan
pengisian KIB masing-masing dalam rangkap 2 (dua).
b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) berdasarkan letak barang menurut ruangan masing-masing.
c) Buku Inventaris barang yang berada pada kuasa pengguna yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi lembar ke 3 disimpan pada kuasa pegguna Unit sekretariat bersangkutan sebagai arsip (Buku Inventaris kuasa pengguna), sedangkan lembar ke 1 s/d 2 dikirim atau disampaikan ke Pembantu Pengelola.
d) Pembantu Pengelola menggabungkan semua Buku Inventaris Kuasa Pengguna tersebut termasuk buku inventaris pembantu pengelola sendiri, menjadi buku inventaris Sekretariat Daerah, dan dibuatkan rekapitulasinya .
Lembar 2 (kedua) disimpan di Sekretariat Daerah sebagai arsip (buku Inventaris unit /setda) sedangkan lembar 1 disampaikan ke Pengelola.

11) Pengelola menerima :
a) Buku Inventaris dari SKPD Provinsi.
b) Buku Inventaris dari Unit Setda Provinsi .
c) Buku Inventaris dari Daerah Kabupaten/Kota Wilayahnya.
Buku Inventaris tersebut di atas di kompilasi oleh Pengelola/ Pembantu Pengelola sebagai Pusat Inventaris Barang Provinsi, dan akan diperoleh :
 Buku Induk Inventaris Barang Provinsi .
 Buku Induk Inventaris Barang Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan.
Sedangkan Barang milik/kekayaan Negara yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah disusun/dikompilasi dalam Bentuk Buku Inventaris tersendiri.
Daftar Rekapitulasi barang milik Provinsi, Kabupaten/Kota dan barang milik kekayaan Negara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
12) Khusus untuk barang milik Pusat dalam hal ini Departemen Lain kalau sudah ada aturan/petunjuk dari Departemen yang bersangkutan, maka pengguna/kuasa pengguna tidak perlu mencatat/menginventaris barang tersebut berdasarkan petunjuk ini, tetapi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Departemen pemilik barang tersebut, dan dikirimkan/ dilaporkan kepada Departemen bersangkutan, dan tembusannya harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola cq. Pembantu Pengelola.